TITIKNOL.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menghargai masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat.
Namun ia mengingatkan, aksi demonstrasi harus sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
“Undang-undang jelas mengatakan, kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izinnya harus diberikan. Namun kegiatannya berhenti sampai pukul 18.00 WIB,” ujar Prabowo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Ia mengungkapkan, aparat menemukan sejumlah peserta aksi membawa petasan berukuran besar yang digunakan untuk menyerang petugas hingga menyebabkan korban luka.
Menurutnya, hal ini sudah keluar dari tujuan menyampaikan aspirasi secara damai.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti kasus pembakaran gedung DPRD.
Ia menyebut tindakan tersebut tidak lagi termasuk dalam kebebasan berpendapat, melainkan sudah masuk kategori perusakan dengan niat tertentu.
“Ini menurut saya sudah perusuh, niatnya membakar. Bahkan ditemukan truk berisi alat-alat untuk membakar. Gedung DPR maupun DPRD adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat, alat demokrasi, tapi justru dibakar,” tegasnya.
Presiden menegaskan, gedung pemerintahan adalah simbol demokrasi yang harus dijaga, bukan dijadikan sasaran kemarahan massa.
Apalagi, perusakan fasilitas negara dapat mengganggu stabilitas dan tatanan hukum.
Ia kemudian menyinggung kasus kerusuhan di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana gedung DPRD dibakar hingga menelan korban jiwa. Menurutnya, aksi tersebut adalah bentuk makar yang tidak bisa ditoleransi.
“Di Sulawesi Selatan, empat ASN yang tidak bersalah menjadi korban. Mereka bukan orang politik, tapi justru ikut menjadi korban karena gedung DPRD dibakar. Ini tindakan makar, bukan penyampaian aspirasi,” tegas Prabowo.
Prabowo menegaskan, pemerintah mendukung kebebasan berpendapat masyarakat, tetapi dengan cara-cara yang damai, tertib, dan sesuai aturan.
Ia menutup dengan peringatan keras bahwa segala bentuk anarkisme dan pembakaran fasilitas negara akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. (*/)
