TITIKNOL.ID, JAKARTA – Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka mulai menghadapi tuntutan publik atas janji kampanyenya untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja.
Tuntutan ini disampaikan langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam audiensi terbuka dengan pimpinan DPR RI, Rabu (3/9/2025), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
BEM SI menyebut janji tersebut belum terlihat realisasinya, sementara gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus meningkat.
Mahasiswa menilai kondisi ekonomi rakyat kian sulit, terutama bagi lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan mencari pekerjaan.
“Kami menagih janji Wakil Presiden terkait 19 juta lapangan kerja. Banyak lulusan yang tidak tahu harus bekerja di mana,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, dalam forum resmi bersama DPR.
Audiensi ini menjadi momen resmi pertama BEM SI menyampaikan tuntutan itu langsung ke lembaga negara, setelah sebelumnya hanya ramai di media sosial.
DPR Didominasi Koalisi Pemerintah
Tiga Wakil Ketua DPR hadir dalam audiensi, yakni:
- Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra);
- Saan Mustopa (NasDem);
- dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB).
Ketiganya berasal dari partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan 470 dari 580 kursi, KIM Plus menguasai sekitar 81 persen parlemen, membuat mayoritas kebijakan DPR saat ini berada di tangan partai pendukung pemerintah.
Mahasiswa menyebut dominasi politik tersebut membuat pengawasan terhadap kinerja eksekutif lemah, dan menuntut DPR lebih aktif menagih komitmen pemerintah.
Dalam forum, mahasiswa menyoroti ketimpangan antara janji pembangunan dan realita di lapangan.
Mereka menyebut banyak generasi muda yang lulus kuliah tetapi tidak mendapat pekerjaan, bahkan terjerumus ke tindakan kriminal karena tekanan ekonomi.
“Ini bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Kami menuntut profesionalisme dalam mengelola negara,” tegas Muzammil.
Mahasiswa juga menilai pemerintah belum menunjukkan arah kebijakan atau roadmap jelas untuk merealisasikan 19 juta lapangan kerja.
Tuntutan Evaluasi Kabinet
BEM SI turut meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Kabinet Merah Putih, menyusul kasus hukum yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh KPK.
“Kami meminta evaluasi menyeluruh terhadap para menteri. Pemerintah harus dijalankan oleh orang-orang profesional, bukan sekadar bagi-bagi jabatan,” ujar Muzammil.
Audiensi ini digelar di tengah gelombang demonstrasi nasional sejak 25 Agustus 2025, yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan.
Di beberapa daerah, aksi berujung bentrok dan kerusuhan.
Di Jakarta, seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat terjadi bentrokan.
Situasi ini mendorong DPR membuka ruang dialog dengan mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia, Trisakti, UNJ, dan PTNU. (*)
