TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Menyikapi maraknya kasus keracunan makanan di berbagai daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar.
Dari total 15 dapur MBG atau Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang ada di Samarinda, saat ini baru 3 dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi dari Dinas Kesehatan setempat.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda, dr. Ismed Kusasih, menegaskan bahwa seluruh dapur MBG wajib mengantongi sertifikasi tersebut sebagai standar kelayakan dalam proses pengolahan makanan yang aman dan sehat.
Katanya, ke depan, semua SPPG harus bersertifikat. Itu sudah menjadi keputusan.
“Kami di Dinas Kesehatan akan memproses semuanya, supaya ke-15 dapur MBG di Samarinda bisa memenuhi standar higienis dan sanitasi,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Tidak Sekadar Legalitas
Ismed menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya menyasar aspek legalitas, tetapi juga penguatan teknis pengolahan makanan.
Hal ini mencakup kehadiran tenaga ahli gizi, pengatur porsi, hingga tata cara penyajian yang sesuai standar.
“Pemerintah daerah akan dilibatkan secara langsung, baik dalam proses pengolahan maupun pengawasan makanan. Nantinya, forum audiensi akan digelar untuk memperkuat pemahaman teknis di lapangan,” tuturnya.
Secara nasional, Ismed mengakui bahwa jumlah dapur MBG yang telah bersertifikat masih sangat terbatas. Kondisi serupa juga terjadi di Samarinda.
“Baru tiga SPPG yang bersertifikat. Tapi sekarang ini sudah menjadi arahan nasional, jadi harus kami tindak lanjuti,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipatif, Dinkes Samarinda telah mengerahkan 26 puskesmas di seluruh wilayah kota untuk turut serta dalam pengawasan program MBG.
Setiap puskesmas menugaskan tenaga ahli gizi untuk memantau langsung kualitas penyajian makanan di dapur MBG.
“Kami sudah siapkan sistem evaluasi. Tiap SPPG ada penanggung jawabnya, dan semua diwajibkan melapor jika terjadi kendala,” kata Ismed.
“Dengan dukungan dari 26 puskesmas di wilayah kerja, InsyaAllah seluruh dapur bisa termonitor,” pungkas Ismed.
Langkah ini diharapkan mampu mencegah insiden serupa seperti kasus keracunan yang terjadi di daerah lain, sekaligus memastikan bahwa makanan gratis yang disajikan benar-benar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi oleh para siswa penerima manfaat program MBG. (*)
