TITIKNOL.ID – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Penetapan ini lebih cepat satu hari dari perkiraan awal dalam kalender cetak yang sebelumnya beredar.
Keputusan tersebut diumumkan melalui Maklumat No. 01/MLM/I.1/B/2025 tentang Penyesuaian Penetapan 1 Ramadan 1447 H, yang disampaikan pada Kamis (25/9/2025).
Dalam maklumat itu ditegaskan bahwa awal Ramadan 1447 H dimulai pada Rabu Legi, 18 Februari 2026 M.
Perubahan ini didasarkan pada pembaruan data astronomis dan penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melakukan validasi mendalam sebelum menetapkan keputusan tersebut.
Sebelumnya, awal Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Namun hasil peninjauan astronomis menunjukkan perlunya koreksi sesuai parameter KHGT yang telah disepakati Muhammadiyah sejak Muktamar Turki 2016.
Ada dua parameter utama dalam penentuan awal bulan Hijriah versi Muhammadiyah.
Pertama, ketinggian hilal minimal 5 derajat saat matahari terbenam. Kedua, sudut elongasi bulan minimal 8 derajat 6 menit dengan ijtimak global terjadi setelah pukul 00.00 UTC.
Dalam penetapan Ramadan 1447 H, syarat ketinggian hilal tidak terpenuhi.
Namun syarat elongasi dan ijtimak global terpenuhi di Selandia Baru, sehingga secara astronomis sah untuk memulai Ramadan pada 18 Februari 2026.
Selain menetapkan awal puasa, Muhammadiyah juga mengumumkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Berdasarkan perhitungan, 1 Syawal 1447 H akan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Dengan demikian, umat Islam yang mengikuti kalender Muhammadiyah akan berpuasa lebih dahulu dibandingkan keputusan pemerintah.
Perbedaan penetapan ini sudah menjadi hal lumrah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) masih akan menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri 1447 H lewat sidang isbat, yang biasanya digelar menjelang akhir bulan Syaban.
Sidang isbat menggabungkan metode hisab dan rukyat (pengamatan langsung hilal) di berbagai titik pengamatan di Indonesia.
Hasilnya akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Agama dan berlaku sebagai acuan nasional.(*)
