TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menghadapi badai fiskal serius.
Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dari pemerintah pusat dipangkas drastis, memaksa daerah menyusun ulang strategi belanja dan prioritas pembangunan.
Berdasarkan dokumen resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kalimantan Timur hanya akan menerima Rp2,49 triliun TKD tahun depan.
Jumlah ini turun lebih dari 75 persen dibanding alokasi sebelumnya yang mencapai kisaran Rp9,33 triliun.
Meski dihantam badai pemangkasan anggaran, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen mempertahankan program-program unggulan, termasuk Gratis Pol (pendidikan gratis) dan Jospol (jaminan sosial politik).
“Yang prioritas tentu saja program unggulan, bagian dari visi dan misi kami. Yang tidak terlalu mendesak akan kita evaluasi,” ujar Seno dalam briefing mingguan, Senin (6/10/2025).
Ia menambahkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diminta bersiap melakukan penyesuaian sesuai proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) yang bakal melorot tajam.
Simulasikan Ulang Rencana Belanja
Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, mengungkapkan bahwa timnya kini tengah melakukan simulasi ulang rencana anggaran dan kegiatan pembangunan, menyesuaikan proyeksi pemotongan.
“Kami diminta langsung oleh Pak Gubernur untuk menyusun ulang program sesuai kemampuan fiskal. Tapi janji politik kepala daerah tetap jadi prioritas,” tegasnya.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, atau akrab disapa Hamas, menyebut APBD Murni 2026 sudah dibahas dan disepakati di angka Rp21,35 triliun.
Namun, dengan proyeksi pemangkasan, akan ada koreksi besar, terutama dari sisi pendapatan transfer pusat.
Jika sebelumnya TKD dipatok Rp9,33 triliun, maka pemotongan 75 persen berarti Kaltim hanya akan menerima sekitar Rp2,3 triliun.
Penurunan drastis ini tentu akan berdampak langsung terhadap daya belanja dan kualitas pembangunan.
“Efisiensi akan berlaku di APBD murni 2026. Kita akan lihat bagaimana Gubernur dan TAPD meresponnya,” ucap Hamas.
Situasi serupa juga dialami Pemerintah Kota Samarinda. Kepala Bapperida Samarinda, Ananta Fathurrozi, menjelaskan bahwa pemangkasan TKD akan berdampak besar terhadap kemampuan APBD 2026.
“Proyeksi kami, jika pemangkasan benar terjadi, APBD Samarinda bisa turun dari Rp5,3 triliun menjadi Rp3,5 triliun,” jelas Ananta, Rabu (8/10/2025).
Samarinda juga terancam kehilangan sebagian besar Dana Bagi Hasil (DBH). Jika biasanya mencapai Rp1,6 triliun, pada 2026 kemungkinan hanya akan Rp800 miliar.
Meski dihantam pemangkasan, Pemkot Samarinda memastikan 10 program unggulan Wali Kota Andi Harun tetap dilanjutkan.
Namun, kegiatan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
“Pembangunan tidak berhenti, tapi volume kegiatan akan ditakar ulang. Yang bisa ditunda, akan kita tunda,” ucap Ananta.
Upaya koordinasi dengan kementerian terus dilakukan, termasuk menyampaikan surat keberatan Wali Kota kepada Kementerian Keuangan dan usulan langsung ke Kementerian PU dan Kemendikbud.
Ketua DPRD Kaltim, Hamas, mengingatkan bahwa efisiensi bukan sekadar memangkas, tapi harus menata ulang arah pembangunan.
“Jangan sampai program prioritas rakyat justru terkorbankan. Pokir, OPD, semua akan kena dampaknya. Tapi harus ditakar dengan bijak,” tegasnya.
Gambaran Anggaran 2026 Sebelum dan Setelah Proyeksi Pemangkasan Komponen Sebelum Pemangkasan Setelah Proyeksi 75 Persen Pemangkasan TKD Kalimantan Timur:
Rp9,33 triliun
Rp2,3 triliun
DBH Samarinda
Rp1,6 triliun
Rp800 miliar
APBD Samarinda
Rp5,3 triliun
Rp3,5 triliun
TKDD Nasional (RAPBN)
Rp814 triliun
Rp650 triliun
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat memang bukan tanpa alasan, namun daerah-daerah penghasil seperti Kaltim kembali mempertanyakan keadilan fiskal dan pembagian sumber daya.
Kini, semua mata tertuju pada bagaimana pemerintah daerah meramu kembali anggaran 2026 tanpa mengorbankan rakyat. (*)
