TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menekankan pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian dan pasar komoditas lokal sebagai fondasi kemandirian pangan nasional.
Menurutnya, tanpa perlindungan yang kuat, petani akan terus menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak.
Pemerintah pusat dan daerah harus hadir melindungi lahan dan pasar. Petani harus merasa aman saat ingin mengembangkan sektor pertanian.
“Jangan sampai mereka sudah bersusah payah menanam, lalu diserbu impor. Itu sama saja membunuh bangsa sendiri,” ujar Purwadi dalam sebuah diskusi publik di Balikpapan, Jumat (17/10/2025).
Ia menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidakefektifan program.
“Kebijakan jangan terpusat semua di Jakarta. Daerah harus paham dan ikut terlibat. Mereka yang paling tahu kondisi di lapangan, mulai dari kesiapan SDM, lahan, hingga potensi wilayah,” tuturnya.
Sering Gagal Jual, Bukan Gagal Tanam
Purwadi mengungkapkan bahwa salah satu masalah klasik pertanian di Indonesia adalah keberhasilan produksi yang tidak diimbangi dengan kepastian pasar.
Fenomena “sukses nanem, gagal jual” terus berulang karena tidak adanya jaminan harga yang layak dan pasar yang stabil untuk hasil tani lokal.
Ia menyebut bahwa Indonesia sebagai negara agraris justru kerap gagal memanfaatkan potensi pasarnya sendiri, karena lemahnya sistem proteksi terhadap petani.
“Kalau harga tidak dijamin, pasar dibiarkan bebas, petani akan terus dirugikan. Ketahanan pangan itu bukan hanya soal produksi, tapi juga distribusi dan kepastian pasar,” tegasnya.
Purwadi menyoroti Kalimantan Timur sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas strategis seperti tebu, singkong, dan jagung.
Daerah-daerah seperti Berau, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, hingga Paser disebut memiliki lahan yang cocok untuk pengembangan tersebut.
Namun, menurutnya, perlu ada pemetaan lahan yang jelas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kebijakan ketahanan pangan benar-benar dapat direalisasikan.
“Setelah peta lahan tersedia, tantangan berikutnya adalah SDM. Sejarah pertanian di Kaltim tumbuh dari program transmigrasi. Banyak daerah pertanian hidup karena dibuka oleh transmigran. Kini saatnya daerah menyiapkan SDM lokal yang siap dan terlatih,” ujarnya.
Selain itu, sistem logistik yang belum optimal juga menjadi penyebab lonjakan harga bahan pokok di berbagai daerah.
Ia mencontohkan, kasus harga beras di Bontang yang sempat tembus Rp17 ribu per kilogram akibat keterlambatan pasokan dari Sulawesi.
“Solusinya bukan pasar murah yang sifatnya sesaat, tapi memperkuat produksi dan distribusi di dalam daerah,” katanya.
Purwadi menilai pemerintah perlu fokus pada tiga aspek utama untuk memperkuat ketahanan pangan: SDM pertanian, kesiapan lahan, dan kepastian pasar.
Bulog Harus jadi Pelindung Petani
Dalam konteks perlindungan pasar, ia juga menyoroti peran Bulog agar tidak hanya menjadi penampung produk impor, tetapi aktif membeli hasil tani lokal dengan harga yang layak.
“Di Jepang, pemerintah membeli hasil panen dengan harga tinggi, makanya petaninya sejahtera. Bulog seharusnya seperti itu, menjadi penyangga harga yang menguntungkan petani,” ungkapnya.
Purwadi juga mendorong agar pemerintah daerah menghidupkan kembali pabrik-pabrik pertanian yang pernah beroperasi, khususnya pabrik gula, agar insentif bagi petani lebih terasa.
“Hidupkan lagi pabrik gula lama. Kalau tidak ada jaminan hilirisasi, petani akan enggan menanam. Kita jangan hanya ganti kulit kebijakan tanpa ada implementasi nyata di lapangan,” katanya.
Tak hanya soal pangan, Purwadi juga memperingatkan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk nikel yang menjadi bahan baku utama industri baterai.
“Kita punya riset anak-anak muda yang luar biasa. Jangan sampai investasi strategis justru dikuasai asing. Kita punya modal, tinggal kelola dengan benar,” pungkasnya.
Purwadi menegaskan, jika perlindungan terhadap lahan, pasar, dan SDM pertanian dilakukan secara simultan dan serius, Indonesia bukan hanya akan mampu mencapai ketahanan pangan, tetapi juga mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. (*)
