TITIKNOL.ID, PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai daerah induk Ibu Kota Nusantara (IKN) berharap mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait penguatan fiskal daerah.
Sebagai wilayah penyangga utama IKN, Pemkab PPU terus melakukan berbagai upaya untuk mendapat dukungan, baik dalam kesiapan infrastruktur, pelayanan publik, maupun peningkatan kapasitas fiskal.
Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan, legislatif mendukung langkah pemkab melakukan audiensi ke pemerintah pusat. Salah satunya melalui pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI belum lama ini.
“Ya, kami kemarin bertemu Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, membahas usulan kebijakan fiskal afirmatif bagi PPU sebagai wilayah strategis penyangga IKN,” kata Andi, Jumat (14/11/2025).
Ia menegaskan PPU layak mendapat perhatian khusus, mengingat satu kecamatan di daerah itu akan berubah menjadi bagian dari IKN.
“Harapan kami, paling tidak ada peningkatan dana bagi hasil (DBH) dan dukungan lainnya,” ujarnya.
Namun terkait Transfer ke Daerah (TKD), dia menyebut mekanismenya sudah ditetapkan pemerintah pusat.
“DBH tahun kemarin Rp965 miliar. Karena regulasi mewajibkan pemotongan 50 persen, menjadi Rp480 miliar. Tetapi setelah penetapan terbaru, disampaikan hanya sekitar Rp240 miliar,” jelasnya.
Dengan kondisi itu, Andi menilai masyarakat perlu mengetahui alasan sejumlah program atau pembangunan tidak dapat terlaksana maksimal.
“Karena anggaran PPU sangat minim. Tahun kemarin sekitar Rp2,4 triliun, dan tahun depan turun drastis menjadi sekitar Rp1,3 triliun,” katanya.
Olehnya itu, pihaknya berharap upaya lobi yang dilakukan pemkab ke berbagai kementerian dapat membawa hasil positif bagi peningkatan fiskal daerah.
(Advertorial/TN01)
