TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Perlambatan ekonomi mulai berdampak pada kondisi keuangan Kota Balikpapan.
Penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan kini memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan hingga periode berikutnya.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Qadri, menyampaikan bahwa tekanan fiskal semakin terasa di tubuh pemerintah daerah.
Kondisi ini bahkan berpotensi memaksa dilakukannya penyesuaian APBD dalam waktu dekat.
“Penurunannya cukup signifikan dan situasi ini memang menekan. APBD kita kemungkinan akan mengalami penyesuaian,” ujarnya.
Meski pembahasan teknis terkait potensi pemangkasan anggaran belum dimulai, DPRD telah meminta pemerintah daerah menyiapkan strategi mitigasi sejak dini.
Hal ini penting untuk mencegah terhambatnya program pembangunan maupun pelayanan publik.
“Secara teknis belum kita bahas, tetapi persiapan harus segera dilakukan. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu hanya karena persoalan fiskal,” tegas Alwi.
PAD jadi Penyangga di Tengah Tekanan Ekonomi
Di tengah ancaman perlambatan ekonomi, Balikpapan tetap memiliki keunggulan dibanding daerah lain di Kalimantan Timur.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi menjadi penyangga utama stabilitas fiskal kota.
“Untungnya PAD kita jauh lebih tinggi dibanding daerah lain di Kaltim. Ini yang menyelamatkan kondisi kita saat ini,” jelasnya.
Sektor jasa, mulai dari perhotelan, restoran, hingga perdagangan menjadi penyumbang terbesar PAD Balikpapan.
Sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur, aktivitas mobilitas masyarakat dan dunia usaha di kota ini tetap tinggi sehingga sektor jasa terus bergerak dinamis.
“Hotel dan restoran masih menunjukkan performa kuat karena Balikpapan berada pada posisi yang sangat strategis,” tambahnya.
Waspada terhadap Tekanan Fiskal
Meski PAD menjadi penyelamat, Alwi mengingatkan bahwa Balikpapan belum sepenuhnya aman dari tekanan fiskal.
Ancaman pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat serta pengetatan belanja masih mengintai.
“Memang potongannya bukan yang terbesar, tetapi dampaknya tetap terasa,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap adanya sinergi kuat antara Pemkot dan DPRD dalam mengelola APBD secara cermat.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih selektif dalam memilih program, dengan prioritas pada kegiatan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Prioritas utama adalah memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Program yang kita jalankan harus benar-benar bermanfaat bagi warga,” pungkas Alwi. (*)
