TITIKNOL.ID, JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor resmi terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) periode 2025–2030.
Pemilihan dilakukan melalui Musyawarah Nasional (Munas) II AKPSI di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dalam pemungutan suara, Mudyat memperoleh dukungan dominan dibanding dua kandidat lain, yakni Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah.
Ia kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum sekaligus formatur untuk menyusun jajaran Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
Terpilihnya Mudyat sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinan AKPSI yang sebelumnya dipimpin oleh Yulhaidir, Bupati Seruyan.
Kepercayaan ini menjadi momentum baru bagi daerah penghasil sawit untuk memperkuat perjuangan bersama.
Usai pemilihan, Mudyat menegaskan bahwa AKPSI harus menjadi wadah kuat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia.
Mudyat menyoroti minimnya kontribusi perusahaan sawit terhadap pembangunan daerah selama ini.
Menurutnya, persoalan yang timbul akibat aktivitas perusahaan sawit masih beragam, mulai dari konflik sosial, masalah pertanahan, kerusakan infrastruktur, hingga retribusi daerah yang tidak diterima sama sekali.
“Selama ini kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil. Bahkan banyak persoalan muncul, sementara manfaatnya belum dirasakan maksimal oleh masyarakat,” tegasnya.
Mudyat menyebut kondisi tersebut seperti menciptakan “negara dalam negara,” merujuk pada luasnya area yang dikuasai perkebunan sawit dan kurangnya kendali pemerintah daerah atas dampak yang ditimbulkan. Karena itu, AKPSI harus hadir sebagai kekuatan kolektif.
Ia menekankan pentingnya mendorong regulasi yang memberikan porsi pendapatan lebih adil bagi daerah penghasil sawit. Selain itu, AKPSI diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah perkebunan.
Di PPU sendiri, Mudyat mengungkapkan bahwa keberadaan perkebunan dan pabrik sawit berdampak langsung pada struktur tanah dan lingkungan.
Kondisi tersebut turut mempengaruhi pengembangan sektor pertanian pangan yang menjadi basis ekonomi masyarakat.
Karena itu, advokasi bersama diperlukan untuk memperjuangkan retribusi TBS serta pemanfaatan dana sawit yang dikelola BPDPKS agar lebih berpihak kepada daerah penghasil.
“Ini bukan sekadar soal siapa ketua. Ini tentang bagaimana AKPSI bisa bekerja efektif memperjuangkan hak-hak daerah,” tegasnya.
Munas II AKPSI juga dirangkai dengan peringatan Hari Sawit Nasional. Acara turut dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Plh Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, serta puluhan bupati dari berbagai daerah. (*/)
Mudyat Noor Terpilih Jadi Ketua Umum AKPSI 2025–2030, Siap Perjuangkan Hak Daerah Penghasil Sawit
