Penajam

PPU Ajukan Kampung Nelayan Merah Putih, Muara Tunan Dinilai Paling Siap

40
×

PPU Ajukan Kampung Nelayan Merah Putih, Muara Tunan Dinilai Paling Siap

Sebarkan artikel ini
Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) - Pemkab PPU mengusulkan sejumlah lokasi pembangunan KNMP. Sekda Tohar menyebut Muara Tunan sebagai lokasi yang paling siap untuk ditetapkan pada 2026. (TITIKNOL.ID/Cindy)

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mematangkan rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Sejumlah lokasi diusulkan, mulai dari Api-api, Muara Tunan, hingga Pantai Lango, dengan Muara Tunan menjadi salah satu kandidat yang dinilai paling siap.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyebut kesiapan lahan menjadi syarat mutlak dalam program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.

“Yang absolut itu tapak bangunan. Pemda harus mampu menyiapkan lahannya,” ujar Tohar, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat menurunkan tim teknis untuk memastikan apakah kawasan tersebut akan dibangun sebagai Kampung Nelayan Merah Putih atau hanya difokuskan pada penguatan fasilitas nelayan.

Untuk mendukung perencanaan, Pemkab PPU menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB). Tim IPB sebelumnya telah meninjau dua lokasi di Kecamatan Waru guna melihat langsung kondisi lingkungan, aktivitas nelayan, serta infrastruktur perikanan yang sudah ada.

“Apakah kampung nelayan atau penguatan fasilitas nelayan, dua-duanya bagus dan dibutuhkan masyarakat,” kata Tohar.

Dalam konsepnya, pembangunan akan dilakukan secara utuh oleh pemerintah pusat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Selanjutnya, memungkinkan seluruh aset dihibahkan kepada koperasi nelayan untuk dikelola.

“Nanti akan dibangun lengkap, setelah selesai akan diserahkan ke koperasi,” jelas Tohar.

Program Kampung Nelayan Merah Putih diusulkan menggunakan anggaran APBN sekitar Rp22 miliar.

Kajian dari IPB akan menjadi dokumen pendukung agar usulan tersebut bisa disetujui dan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

“Anggarannya dari pemerintah pusat. Seluruh proses, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, menjadi kinerja KKP. Pengelolaannya nanti diserahkan ke koperasi lewat skema hibah. Kita berharap bisa segera terwujud,” pungkasnya.

(TN01)