TITIKNOL.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Harmonisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (29/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, para asisten, kepala OPD, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.
Forum tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Mudyat menjelaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi program ke depan akan dilakukan secara tematik.
Menurutnya, pola tersebut akan membuat pembahasan lebih fokus dan efisien karena hanya melibatkan OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema yang dibahas.
”Jangan semua hadir dalam setiap rapat. Kita akan bahas secara tematik agar lebih fokus, lebih efektif, dan menghasilkan solusi yang benar-benar bisa dijalankan,” ujar Mudyat.
Mudyat juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten PPU yang berhasil masuk sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi tersebut melalui implementasi kebijakan yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sejumlah program strategis yang menjadi perhatian di antaranya pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Produk Serambi Nusantara, dukungan fasilitas bagi pondok pesantren, optimalisasi pengelolaan sampah, pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Mudyat mengingatkan agar seluruh OPD memperkuat sinergi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Menurutnya, data penerima manfaat harus terintegrasi agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Mudyat meminta para kepala OPD tidak menghindari awak media, melainkan mampu memberikan penjelasan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan data terkait program yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Di akhir arahannya, Mudyat meminta seluruh OPD memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan wajib.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kolaborasi antarlembaga, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (*/)
