Kabar penting untuk warga Samarinda dan Kukar! Demi pelayanan haji yang lebih cepat dan dekat, Kementerian Haji Kaltim siapkan strategi baru di tahun 2026
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Lembaran baru sejarah pelayanan haji di Indonesia resmi dibuka pada 2026.
Dengan kemandirian penuh sebagai instansi yang terpisah dari Kemenag, Kementerian Haji wilayah Kalimantan Timur kini tengah berpacu dengan waktu untuk menetapkan “markas komando” mereka di Bumi Etam, julukan Kalimantan Timur.
Bukan sekadar mencari ruang, ini adalah soal strategi pelayanan. Meski sudah memiliki fasilitas di Embarkasi Haji Balikpapan, instansi ini justru memilih untuk “berburu” aset di Samarinda.
Apa alasannya?
Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kaltim, Mohlis, membeberkan alasan logis di balik ambisi berkantor di ibu kota provinsi.
Baginya, Kota Balikpapan memang punya fasilitas, tapi Samarinda punya konektivitas dan basis massa.
- Basis Jemaah Terbesar:
Data tidak berbohong; mayoritas jemaah haji Kaltim terkonsentrasi di Samarinda dan Kutai Kartanegara.
Mendekatkan kantor ke jemaah adalah langkah taktis untuk memangkas hambatan birokrasi bagi warga.
- Akselerasi Koordinasi:
Berada di lingkaran yang sama dengan Gubernur Kaltim adalah harga mati untuk kecepatan pengambilan keputusan.
“Jarak Balikpapan-Samarinda bisa menjadi kendala waktu. Kami butuh komunikasi intensif dan cepat dengan Pemerintah Provinsi,” tegas Mohlis.
Pemprov Kaltim Siapkan “Lampu Hijau”
Gayung bersambut, sinyal positif datang dari Karang Paci. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam.
Pemprov kini tengah memetakan aset-aset potensial, baik untuk skema pinjam pakai maupun hibah demi mendukung kelancaran operasional kementerian baru ini.
“Kami akan tinjau aset mana yang paling pas. Intinya, kami siap duduk bersama untuk mematangkan teknisnya,” ujar Seno Aji optimis.
Meski dukungan mengalir deras, prosedur tetap menjadi panglima.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menekankan bahwa setiap permohonan penggunaan aset daerah harus melewati filter verifikasi yang ketat.
“Permohonan sudah kami terima. Namun, mengingat banyaknya permintaan serupa, kami akan melakukan verifikasi mendalam untuk memastikan pemanfaatan aset ini tepat sasaran,” tutup Sri Wahyuni. (*)
