TITIKNOL.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mematangkan persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) untuk mulai berkantor di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Sebagai bagian dari agenda peninjauan kesiapan kawasan, Otorita IKN menerima kunjungan Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Selasa (20/1/2026).
Tina menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pemindahan ASN, termasuk mendorong jajaran Sekretariat Wakil Presiden untuk secara bertahap berkantor di IKN.
“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden dapat secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina, dikutip dari keterangan resmi Otorita IKN di Jakarta, Rabu.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wapres Gibran dalam memastikan kesiapan pemindahan ASN agar operasional pemerintahan di IKN dapat segera berjalan.
Selain membahas kesiapan perkantoran, agenda kunjungan juga dimanfaatkan untuk memastikan pembangunan kawasan Nusantara, termasuk potensi pengembangan ekowisata dan pemanfaatan energi bersih ke depan.
“Selain berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN, kami juga melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depan. Ke depan masih ada yang harus kita kawal bersama, termasuk pelaksanaan energi bersih di kawasan ini,” jelas Tina.
Dalam kunjungannya, rombongan Staf Khusus Wakil Presiden meninjau sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan wisata glamping, rumah jabatan menteri, Istana Wakil Presiden, hingga Kantor Balai Kota Otorita IKN. Agenda tersebut ditutup dengan peninjauan ke Istana Presiden.
Sebagai tindak lanjut arahan Wakil Presiden, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur serta ekosistem kerja ASN di Nusantara guna mendukung aktivitas pemerintahan.
Langkah tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, sejalan dengan komitmen Wakil Presiden Gibran yang sebelumnya meninjau sejumlah proyek strategis di IKN pada 30 Desember 2025 untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. (*/)
