Saksi Sejarah di Ibu Kota Baru, IKN Nusantara. Wagub Kaltim, Seno Aji buka Mubes VII Persekutuan Dayak Kaltim di Jantung Nusantara. Bagaimana peran masyarakat adat di tengah megahnya IKN?
TITIKNOL.ID, NUSANTARA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, secara resmi menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) VII Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Tahun 2026.
Acara yang menjadi simbol persatuan masyarakat adat ini digelar di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Sabtu (24/1/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Seno Aji menyampaikan apresiasi mendalam atas peran krusial PDKT selama ini.
Organisasi ini dinilai konsisten dalam menjaga kerukunan, melestarikan kekayaan budaya, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, terutama saat Kaltim kini mengemban amanah sebagai tuan rumah ibu kota negara.
Strategis di Tengah Dinamika IKN
Menurut Seno Aji, Mubes VII ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan sebuah forum strategis bagi masyarakat Dayak untuk menyongsong masa depan.
Mubes VII PDKT adalah momentum penting. Ini bukan hanya ajang silaturahmi dan konsolidasi.
“Tetapi juga forum untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan,” ujar Seno Aji di hadapan para peserta musyawarah.
Ia berharap, melalui musyawarah ini, PDKT dapat melahirkan figur kepemimpinan yang solid dan visioner.
Kepemimpinan tersebut diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sembari tetap kokoh menjaga kearifan lokal di tengah dinamika perkembangan IKN yang pesat.
Pemilihan lokasi Mubes di Ibu Kota Nusantara juga mendapat respons positif dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Ia mengapresiasi langkah PDKT yang memilih pusat pemerintahan baru ini sebagai saksi sejarah perjalanan organisasi mereka.
Selamat datang di Nusantara. Terima kasih telah memilih tempat ini untuk melaksanakan Mubes PDKT.
“Momentum ini semakin istimewa karena dirangkai dengan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama yang akan digelar nanti malam,” ungkap Basuki.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkokoh ruang demokrasi bagi masyarakat Dayak, sekaligus menegaskan peran aktif masyarakat adat dalam mengawal masa depan Kalimantan Timur yang lebih maju dan inklusif.
(*)
