TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Universitas Balikpapan (UNIBA) menjadi pusat perhatian nasional dalam pembahasan masa depan ekonomi hijau. Melalui Kuliah Umum dan Focus Group Discussion (FGD), kampus ini menghadirkan tokoh-tokoh kunci untuk membedah strategi “Transisi Energi Berkeadilan dan Peluang Green Jobs di Kalimantan serta Asia Tenggara”, Selasa (27/1/2026).
Bertempat di Ballroom Putri Aji Karang Melenu, acara ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, sebagai keynote speaker. Forum ini merupakan kolaborasi strategis antara UNIBA, Mitra Hijau, dan Climate Action Network Southeast Asia (CANSEA).
Rektor Universitas Balikpapan, Isradi Zainal, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi akademik biasa.
Seluruh pokok pikiran yang muncul, termasuk masukan dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, akan dirangkum menjadi dokumen penting.
“Kami akan menyusun peta jalan (roadmap) bersama terkait transisi energi berkeadilan di Kalimantan Timur. Ini adalah sinergi antara pandangan pemerintah dan kajian akademik,” tutur Isradi.
Dalam forum tersebut, Isradi memberikan catatan kritis terkait ketimpangan pengelolaan sumber daya alam.
Ia menyoroti aktivitas masif di Sungai Mahakam yang selama ini menjadi jalur utama distribusi energi nasional.
“Setiap hari ada sekitar 200 tongkang melintas di Sungai Mahakam. Nilai ekonominya ditaksir mencapai Rp1 triliun per hari dari bumi Kaltim. Di sinilah aspek keadilan perlu dibenahi agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal,” tegasnya.
Kalimantan Sebagai Penyangga IKN
Selain Menko Airlangga dan Gubernur Rudy Mas’ud, FGD ini juga menghadirkan pakar lingkungan seperti Dickey H Ningratno (Mitra Hijau) dan Nithi Nesadurai (CANSEA).
Fokus utama mereka adalah bagaimana transisi energi mampu melahirkan peluang kerja baru (green jobs) yang inklusif.
Sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan diharapkan menjadi pionir dalam transisi energi yang berkelanjutan.
Dialog ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk memastikan transisi energi tidak meninggalkan siapa pun di belakang. (*)
