Sampai kapan daerah harus terus menyandarkan nasib pada kucuran dana pusat? Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, membawa pesan menohok bagi para pemimpin daerah: saatnya berhenti bergantung dan mulai mandiri

TITIKNOL.ID, BATAM – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mendorong para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan transformasi radikal dalam pengelolaan keuangan.

Pesan kuat ini disampaikan dalam Rakernas XVII APKASI di Batam pekan lalu, dengan menekankan satu misi utama, Kemandirian Fiskal.

Menurut Gubernur Harum, bupati dan wali kota tidak boleh lagi hanya berpangku tangan menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

Kuncinya ada pada penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kreatif dan modern.

“Kemandirian fiskal dapat kita capai melalui inovasi pendapatan yang transparan dan tetap ‘ramah kantong’ bagi masyarakat,” ujar Rudy Mas’ud di hadapan ratusan kepala daerah.

Digitalisasi untuk Pangkas Kebocoran

Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas anggaran.

Ia yakin bahwa dengan sistem digital yang mumpuni, pemerintah bisa “menjemput bola” sekaligus menutup celah kebocoran dana.

“Dengan sistem digital, setiap rupiah belanja daerah dapat dipantau. Tujuannya jelas, agar anggaran benar-benar berdampak langsung pada fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kerja Cerdas, Bukan Pajak yang Digas

Menariknya, Gubernur yang akrab disapa Harum ini mengingatkan bahwa mengejar PAD tinggi bukan berarti menambah beban pajak bagi warga.

Baginya, kemandirian fiskal adalah tentang bagaimana pemerintah bekerja lebih efisien.

Beberapa poin strategis yang ia tawarkan antara lain:

• Optimalisasi Aset: Memanfaatkan ‘aset tidur’ milik daerah agar bernilai ekonomis.
  Kreativitas Sektor Jasa: Mengembangkan potensi pariwisata dan layanan jasa secara kreatif.
• Efisiensi Birokrasi: Memangkas prosedur yang menghambat percepatan ekonomi.

“Kita harus pastikan uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk layanan yang lebih cepat dan harga pangan yang stabil,” tambahnya.

Kabupaten jadi Ujung Tombak

Menutup arahannya, orang nomor satu di Benua Etam ini menggarisbawahi bahwa hubungan antara Provinsi dan Kabupaten adalah satu kesatuan yang utuh.

Jika provinsi berfungsi sebagai simpul koordinasi, maka bupati adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi rakyat.

“Indonesia tidak mungkin maju tanpa kabupaten yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Kabupaten adalah lumbung pangan dan pusat industri kita,” pungkasnya.

(*)