PenajamTitiknolKaltim

Program MBG Berjalan, Pemkab PPU Kendalikan Sistem Distribusi Pangan

69
×

Program MBG Berjalan, Pemkab PPU Kendalikan Sistem Distribusi Pangan

Sebarkan artikel ini
MBG - Sekretaris Pokja Satgas MBG PPU, mulyono mengatakan sinergi langsung dengan petani diperlukan agar kebutuhan dapur MBG tidak menekan pangan di masyarakat.

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyusun skema penghubung antara kelompok petani dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pasokan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpenuhi tanpa mengganggu pasar konvensional.

Sekretaris Pokja Satgas MBG PPU, Mulyono, mengatakan sinergi langsung dengan petani diperlukan agar kebutuhan dapur MBG tidak menekan ketersediaan pangan yang biasa diakses masyarakat.

Jika pasokan pasar terganggu, dampaknya berpotensi memicu kenaikan harga.

“Kalau barang di pasar konvensional terganggu, otomatis harga akan terdorong naik dan itu berisiko menimbulkan inflasi,” kata Mulyono, Selasa (10/2/2026).

Pembahasan skema itu mengemuka dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang melibatkan kelompok tani dan SPPG.

Namun, Mulyono menegaskan, pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan final dan akan dilanjutkan pada rapat berikutnya.

Mulyono, yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, mengungkapkan, pemerintah perlu memetakan kebutuhan pangan tiap SPPG secara rinci, termasuk jenis dan volume bahan makanan yang digunakan dalam menu harian.

“Misalnya SPPG tertentu membutuhkan tahu dan tempe dalam satu minggu, maka itu yang kita hubungkan langsung dengan pengrajin. Jadi jelas berapa kebutuhannya dan tidak saling berebut di pasar,” jelasnya.

Menurut dia, pendataan SPPG per wilayah menjadi kunci agar pemerintah dapat memfasilitasi suplai secara lebih terarah.

“Kita perlu data pasti SPPG di Kecamatan Penajam, Waru, Sepaku, dan Babulu. Dengan begitu, fasilitasi pemerintah bisa tepat sasaran,” katanya.

Ia menegaskan, secara prinsip kebutuhan pangan di PPU tidak bertambah akibat program MBG, karena konsumsi masyarakat relatif sama. Tantangannya terletak pada pengaturan sistem distribusi.

“Yang berubah itu sistemnya. Karena itu program MBG harus bisa dikendalikan supaya tidak berdampak ke ketahanan pangan daerah,” ucapnya.

Baca Juga:   Jelang Pemekaran Wilayah, Bupati PPU Minta Dukungan Bank Tanah untuk Penyediaan Lahan Fasilitas Publik

Lewat pertamuan dengan petani, pelaku usaha pangan, dan SPPG dalam skema pencocokan bisnis (matching), pihaknya berharap dapur MBG dapat memperoleh bahan pangan langsung dari produsen lokal, termasuk sayuran dan beras.

“Tujuannya memudahkan SPPG mendapatkan bahan makanan, tapi lewat jalur petani langsung,” tutup Mulyono.

(TN01)