TITIKNOL.ID, PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) angkat suara keras menyusul insiden 25 siswa yang harus dirawat di Puskesmas Waru usai menyantap makan bergizi gratis (MBG), Rabu (11/2/2026).
Program yang dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Yayasan Bakti Benuo Taka itu dinilai lalai hingga memicu kepanikan massal di Kecamatan Waru.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menyebut kejadian tersebut sebagai peristiwa fatal, terlebih terjadi di daerah pemilihannya.
Puluhan siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, diare hingga sesak napas. Beberapa bahkan harus dipasangi infus.
“25 siswa itu jumlahnya besar. Meski hanya muntah-muntah dan sesak, ini tetap fatal. Kepala SPPG harus dipanggil. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tegas Ishaq.
Ia menilai dapur MBG terlalu dini beroperasi penuh. Program yang belum genap sebulan berjalan itu justru sudah memicu insiden serius.
Menurut dia, sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan harus dipertanyakan, mulai dari proses pengolahan, waktu memasak, penyimpanan hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Ini yang kami tidak tahu. Bagaimana sistem pengawasan gizinya, penyajiannya, kapan dimasak dan disajikan, itu harus dikontrol ketat,” ujarnya.
Namun sejauh ini, dapur MBG dinilai terlalu tertutup.
Ishaq bahkan menyarankan agar operasional dapur tersebut dihentikan sementara sampai penyebab pasti kejadian terungkap.
Pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan sebelum program kembali berjalan.
“Kita belum tahu makanan mana yang menyebabkan anak-anak sakit. Harus ada pemeriksaan dulu. Jangan sampai ada korban jiwa, cukup di kota lain,” kata dia.
Ia juga mengusulkan skema alternatif, termasuk kemungkinan bantuan MBG diuangkan langsung kepada orang tua siswa apabila sistem pengelolaan belum siap.
Insiden ini, lanjut shaq, menambah daftar kasus dugaan keracunan MBG di Kalimantan Timur dengan jumlah korban cukup besar. DPRD PPU akan segera membawa persoalan tersebut dalam rapat konsultasi pimpinan untuk menentukan langkah politik selanjutnya.
Selain evaluasi teknis, ia mendorong adanya pendampingan psikologis bagi siswa terdampak agar tidak mengalami trauma saat kembali menerima makanan di sekolah.
“Jangan sampai kejadian ini diulang. Pemerintah harus bertindak tegas dan memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas,” tandasnya.
(TN01)
