TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan program atau pembangunan fisik tetap berjalan meski kondisi keuangan daerah sedang terguncang. Strateginya bukan menghentikan kegiatan, melainkan mengatur ulang tempo pelaksanaannya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan penyesuaian itu dilakukan karena daerah masih menanggung kewajiban tahun sebelumnya, termasuk utang kepada pihak ketiga pada 2025 serta belanja rutin perangkat daerah.
“Kita melakukan penundaan, tapi bukan berarti berhenti. Semua melihat kondisi keuangan yang ada,” ujar Muhajir, Selasa (17/2/2026).
Menurut dia, pemerintah sudah memetakan jadwal kegiatan, terutama proses lelang agar tidak melewati batas waktu ideal pelaksanaan pekerjaan.
Ia mencontohkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), jika satu paket pekerjaan baru dilelang setelah April, maka besar kemungkinan proyek tersebut tidak rampung sesuai target tahun berjalan.
“Kalau lelang lewat April, estimasinya sulit selesai. Karena itu kita sudah punya peta jalan, kapan kegiatan harus jalan meski kondisi keuangan belum sepenuhnya stabil,” jelasnya.
Muhajir menegaskan, program yang bersumber dari dana earmark menjadi prioritas percepatan. Dana seperti bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit akan segera diproses karena sumber anggarannya sudah jelas.
“Yang alokasinya pasti, kita akan proses segera,” tegasnya.
Diakuinya, penerimaan transfer dari pemerintah pusat di awal tahun memang relatif kecil.
Pola tersebut, kata dia, mengacu pada regulasi pusat melalui Peraturan Menteri Keuamgan yang mengatur skema dan batasan transfer ke daerah.
“Biasanya meningkat di triwulan II dan III. Awal tahun memang rendah,” katanya.
Muhajir juga menyoroti tingginya ketergantungan PPU terhadap dana transfer pusat.
Dari total pendapatan daerah, sekitar 92 persen bersumber dari transfer pemerintah pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 8 persen.
“Ketergantungan kita sangat besar,” ujarnya.
Meski dalam tekanan fiskal, ia memastikan program prioritas 2026 tidak boleh mandek. Paket pekerjaan yang dokumennya telah disiapkan sejak awal tetap akan dijalankan sesuai skala prioritas.
“Yang prioritas jangan berhenti. Kalau dokumennya siap, harus tetap jalan,” pungkasnya.
(TN01)
