Di balik megahnya proyek triliunan rupiah RDMP Balikpapan, terselip kisah pilu para pekerja yang harus berjuang meminjam uang demi dapur tetap mengepul akibat upah yang tak kunjung cair
TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Polemik mengenai upah pekerja proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikabarkan belum terbayar selama berbulan-bulan kini memasuki babak baru.
Anggota DPRD Kalimantan Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan, Abdulloh, mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran dalam proyek strategis nasional tersebut.
Sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltim yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Abdulloh menilai persoalan upah tidak boleh dianggap sekadar urusan administratif antara kontraktor utama dan subkontraktor.
Menurutnya, tersendatnya hak dasar pekerja menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera dibenahi.
Dampak Sosial bagi Pekerja Isu ini mencuat setelah sejumlah pekerja proyek RDMP dilaporkan belum menerima gaji dari pihak subkontraktor.
Kondisi ini kian memprihatinkan karena beberapa pekerja dikabarkan terpaksa pulang kampung untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka.
Bagi Abdulloh, realitas tersebut sangat kontradiktif dengan semangat pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa proyek bernilai triliunan rupiah semestinya didukung oleh sistem pengamanan pembayaran yang ketat, sehingga hak buruh tidak menjadi korban persoalan teknis di lapangan.
Langkah Pengawasan DPRD Kaltim Komisi III DPRD Kaltim memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat.
Abdulloh membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan resmi, sekaligus memastikan mekanisme pembayaran upah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Proyek strategis harus menjadi contoh tata kelola yang baik. Jangan sampai pekerja menjadi korban dari rantai administrasi yang panjang,” tegas politisi partai Golkar tersebut.
Komitmen untuk Kesejahteraan Buruh Menurut Abdulloh, meski Balikpapan memiliki peran vital sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui proyek besar seperti RDMP, keberhasilan proyek tersebut tidak boleh hanya diukur dari progres fisik semata. Kepastian hak dan kesejahteraan tenaga kerja adalah indikator yang jauh lebih penting.
Ke depan, ia mendorong pembentukan skema pengawasan berlapis dan transparansi sistem pembayaran antara kontraktor utama dan subkontraktor.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi risiko keterlambatan upah di masa mendatang.
Di tengah percepatan pembangunan kawasan penyangga IKN, kasus ini menjadi pengingat keras bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak buruh harus berjalan beriringan. DPRD Kaltim pun berkomitmen untuk mengawal isu ini hingga ditemukan solusi konkret bagi para pekerja. (*)
