Bukan lagi soal ‘perlu atau tidak’, tapi seberapa cepat kita berubah! Wawali Samarinda tancap gas rombak sistem transaksi daerah menuju digital penuh. Siapkah ASN kita?
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Wakil Walikota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menghadiri agenda krusial High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digelar di Ballroom Arutala, Kantor Bapperida, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat (6/3/2026).
Pertemuan ini merangkaikan tiga agenda besar, Evaluasi ETPD, capaian Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan IV 2025, serta evaluasi belanja daerah secara nontunai untuk periode berjalan.
Dalam sambutannya, Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memegang peranan vital dalam mentransformasi transaksi keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Kota Samarinda sendiri telah mengantongi action plan dan roadmap yang mencakup penguatan regulasi hingga penyediaan infrastruktur pembayaran digital.
“Tantangan kita saat ini bukan lagi soal perlu atau tidaknya digitalisasi, melainkan seberapa cepat dan tepat kita mengeksekusi action plan serta roadmap yang telah disepakati,” tegas Wawali di hadapan para kepala perangkat daerah dan direktur BUMD.
Ia menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk konsisten menjalankan program dengan indikator yang jelas, serta melakukan monitoring berkala agar setiap kendala di lapangan dapat segera teratasi.
Persiapan Menuju Championship P2DD 2026
Digitalisasi ini bukan tanpa tujuan jangka pendek. Saefuddin menekankan pentingnya peningkatan kualitas implementasi keuangan digital sebagai persiapan menghadapi Championship P2DD 2026.
“Ajang ini bukan sekadar penilaian, tapi tolok ukur keselarasan program unggulan daerah dengan indeks ETPD serta kualitas tata kelola transaksi digital kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wawali menyoroti dua faktor pendukung keberhasilan transformasi ini:
Kompetensi ASN: Aparatur sipil negara diharapkan tidak hanya mahir mengoperasikan aplikasi, tetapi juga memahami alur bisnis, risiko, dan keamanan data transaksi.
Sinergi dengan BPD: Bank Pembangunan Daerah sebagai mitra strategis diharapkan terus memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah menjadi perhatian khusus.
Kebijakan ini dinilai ampuh meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pendokumentasian belanja daerah yang lebih rapi.
Menutup arahannya, Saefuddin Zuhri berharap forum ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk membedah capaian PAD dan belanja nontunai.
“Keberhasilan kita dalam mengelola ETPD, PAD, dan belanja nontunai adalah modal penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih prima bagi warga Samarinda,” pungkasnya. (*)
