TITIKNOL.ID, PENAJAM — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, potensi ekonomi PPU yang besar belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi penerimaan yang maksimal bagi kas daerah.
Ia menilai bahwa realisasi PAD saat ini masih belum memenuhi harapan dan belum sebanding dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung di lapangan.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah adanya dugaan kebocoran pada sejumlah sektor penerimaan daerah.
Syahrudin mengungkapkan, kekhawatirannya terhadap sistem pemungutan yang dinilai belum efektif dalam mencegah potensi kerugian daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis yang seharusnya menjadi penopang utama fiskal PPU.
Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sorotan utama.
Ia mencatat adanya ketimpangan yang signifikan antara nilai transaksi tanah di lapangan yang mencapai ratusan miliar rupiah dengan besaran pajak yang masuk ke kas daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya praktik pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan harga riil di lapangan serta belum diawasi secara optimal.
“Untuk itu, saya mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar memperketat pengawasan serta memperkuat sinergi dengan notaris. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan setiap transaksi tanah dilaporkan secara transparan sesuai nilai pasar, sehingga tidak terdapat celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menurunkan setoran pajak daerah,” tegasnya Senin (04/05/2026).
Selain sektor pertanahan, Syahrudin juga menyoroti potensi besar pada sektor pelabuhan yang dinilai belum tergarap secara optimal.
Tingginya aktivitas bongkar muat dan distribusi barang di wilayah perairan PPU, menurutnya, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya pengelolaan manajerial, sehingga peluang yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.Sektor pariwisata juga tidak luput dari evaluasi.
Syahrudin membandingkan kondisi PPU dengan Balikpapan yang dinilai lebih progresif dalam melakukan promosi dan pengembangan destinasi wisata.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur pendukung, serta membuka akses menuju objek wisata unggulan guna meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan.
Lebih Lanjut, ia menekankan pentingnya digitalisasi sistem pelaporan, khususnya pada sektor perhotelan dan jasa, yang dilakukan secara real-time guna meminimalkan potensi manipulasi data.
“Tanpa pengelolaan yang serius dan modern, PPU akan terus tertinggal dalam mewujudkan kemandirian fiskal, padahal daerah ini memiliki modal ekonomi yang sangat kuat untuk berkembang,” pungkasnya. (TN02)
