TITIKNOL.ID – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memastikan bantuan keuangan (bankeu) untuk 10 kabupaten/kota tetap dialokasikan guna mencegah guncangan fiskal di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Musrenbang Kaltim di Samarinda, sebagai respons atas kekhawatiran terkait wacana penghapusan bankeu pada 2027.
“Saya sudah sampaikan kepada Sekda agar bantuan keuangan ini tetap diupayakan masuk meski kapasitas anggaran terbatas,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi usulan pemerintah daerah, meskipun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebenarnya telah ditutup.
Pemprov Kaltim bahkan membuka peluang mencari celah untuk membuka kembali sistem tersebut agar hasil kesepakatan Musrenbang tetap bisa diakomodasi.
Komitmen ini juga menjawab masukan Anggota DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, yang menyoroti dampak jika bankeu benar-benar dihapus.
Menurut Sofyan, penghapusan bantuan keuangan provinsi berpotensi menimbulkan efek domino, terutama di tengah pembatasan belanja pegawai yang semakin ketat.
Ia mengingatkan, tanpa dukungan dana provinsi, belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari APBD, yang berpotensi berdampak pada kesejahteraan ASN.
Menindaklanjuti arahan gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mulai menyusun skema teknis penyaluran dana tersebut.
Ia menegaskan, mekanisme penyaluran akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah, agar tetap berjalan tertib dan tidak menyalahi aturan.
Meski angka bantuan keuangan provinsi pada 2027 masih digodok, pada alokasi 2026 untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim sebagai berikut:
1. Samarinda Rp311,66 miliar
2. Berau Rp222,09 miliar
3. Paser Rp213,33 miliar
4. Balikpapan Rp139,18 miliar
5. Bontang Rp Rp88,85 miliar
6. Penajam Paser Utara Rp62,99 miliar
7. Kutai Kartanegara Rp 50,32 miliar
8. Kutai Timur Rp27,49 miliar
9. Kutai Barat Rp5 miliar
10 Mahakam Ulu Rp5 miliar. (*/)
Gubernur Kaltim Pastikan Bankeu Tetap Mengalir, Siapkan Skema Cegah Guncangan Fiskal Daerah
