TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mengatasi keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi yang selama ini menjadi kendala bagi para nelayan. Meski telah memiliki dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN), alokasi solar bersubsidi yang tersedia dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan sekitar 2.800 nelayan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan persoalan keterbatasan kuota solar bersubsidi masih menjadi keluhan utama para nelayan.
Saat ini, distribusi BBM bersubsidi dilayani melalui dua SPDN yang berada di Api-Api dan Penajam/APMR, namun kuota yang diterima masih jauh dari kebutuhan di lapangan.
“Alokasi BBM solar bersubsidi untuk sekitar 2.800 nelayan di PPU masih kurang. SPDN yang ada di Api-Api maupun Penajam/APMR juga masih mengalami keterbatasan kuota,” ujar Andi saat dihubungi, Senin (28/7/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di PPU. Sejumlah daerah lain seperti Jepara, Bangkalan, dan Gresik juga menghadapi kondisi serupa, di mana kebutuhan BBM subsidi nelayan belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab PPU telah melakukan pendataan terhadap kebutuhan riil nelayan di lapangan.
Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan usulan penambahan kuota solar bersubsidi yang akan diajukan kepada pemerintah pusat. Dinas Perikanan juga telah berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian untuk memperkuat usulan tersebut.
“Kami sudah merekam seluruh kondisi yang ada di lapangan dan berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi untuk mengusulkan penambahan kuota solar kepada pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab PPU juga menaruh harapan pada Program Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pengembangan kawasan nelayan, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas SPDN di sejumlah lokasi yang telah memenuhi persyaratan.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih sudah mengakomodasi pembangunan SPDN di beberapa titik. Harapannya nanti bisa mengurangi keluhan nelayan terkait kekurangan BBM,” katanya.
Di Kabupaten PPU, usulan pembangunan SPDN melalui program tersebut tersebar di beberapa wilayah.
Kecamatan Penajam diusulkan memperoleh dua titik, yakni di Nenang dan Kelurahan Tanjung Tengah, sedangkan Kecamatan Waru direncanakan mendapat satu titik di wilayah Api-Api.
Sementara itu, Kecamatan Babulu belum dapat diakomodasi dalam waktu dekat karena masih terkendala akses jalan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang belum memadai.
Pemkab PPU berharap penambahan kuota solar bersubsidi yang disertai pembangunan SPDN baru dapat menjamin ketersediaan BBM bagi nelayan.
Dengan begitu, aktivitas melaut diharapkan semakin lancar, biaya operasional dapat ditekan, serta produktivitas sektor perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat. (TN02)
