TITIKNOL.ID, ENAJAM – Persoalan ketersediaan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong DPRD setempat meminta pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Danum Taka menyiapkan sejumlah alternatif solusi.
Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah pemanfaatan embung di kawasan Buluminung sebagai sumber pasokan air tambahan.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menegaskan bahwa penanganan persoalan air bersih tidak bisa hanya bertumpu pada satu pilihan.
Pemerintah daerah bersama PDAM perlu menyusun beberapa skema yang realistis, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Menurut Bijak, setiap opsi harus dilengkapi kajian teknis dan perhitungan anggaran yang jelas. Dengan begitu, DPRD memiliki dasar yang kuat untuk menilai sekaligus memberikan pertimbangan terhadap langkah yang akan diambil pemerintah.
”Beberapa skema nanti saya pikir teman-teman pemerintah bersama dengan PDAM bisa merancang seperti apa. Tinggal kita pertimbangkan, kita duduk bersama,” kata Bijak.
Ia menyebut, hingga kini DPRD belum mengarahkan pembahasan pada satu pilihan tertentu.
Sebab, prosesnya masih berada di tahap awal dan membutuhkan rancangan lebih detail dari pemerintah daerah maupun Perumda Air Minum Danum Taka.
Bijak berharap seluruh opsi yang memungkinkan dapat dipaparkan secara terbuka, termasuk kebutuhan pembiayaan dan kesiapan pelaksanaannya.
Hal tersebut dinilai penting agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi daerah.
Di sisi lain, Direktur Perumda Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid, mengungkapkan bahwa upaya menambah sumber pasokan air tidak hanya melalui optimalisasi embung Lawe-Lawe.
Embung yang berada di kawasan Buluminung juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif.
Rasyid menjelaskan, embung Buluminung saat ini telah memiliki ketersediaan air yang bisa dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, air dari lokasi tersebut tidak bisa langsung digunakan tanpa melalui proses pengolahan dan pemenuhan ketentuan lingkungan.
”Nah, embung yang berada di wilayah Buluminung itu sudah ada existing air yang bisa digunakan. Tentu saja dalam proses penggunaannya harus memenuhi treatment-treatment sehingga dia layak secara lingkungan hidup dan juga layak untuk digunakan,” jelas Rasyid.
Artinya, keberadaan air di embung Buluminung belum serta-merta menjamin sumber tersebut siap masuk ke jaringan distribusi.
Pemeriksaan kualitas air, proses pengolahan, hingga pemenuhan standar lingkungan tetap menjadi tahapan yang harus diperhitungkan.
Rasyid menambahkan, pembahasan mengenai berbagai alternatif sumber air akan mempertimbangkan dua hal utama, yakni kemampuan pembiayaan dan waktu pelaksanaan. Keduanya menjadi faktor penting agar rencana yang disusun tidak hanya memungkinkan secara teknis, tetapi juga dapat direalisasikan dalam waktu yang dibutuhkan.
Ia menilai, kebutuhan air bersih masyarakat merupakan persoalan mendesak.
Karena itu, sejumlah alternatif perlu dipersiapkan secara bersamaan agar pemerintah dan PDAM memiliki pilihan ketika menghadapi keterbatasan pasokan, terutama saat kemarau panjang.
Dalam konteks tersebut, DPRD PPU akan memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan setelah pemerintah daerah dan PDAM menyampaikan hasil kajian beserta rincian kebutuhan anggarannya.
Pemanfaatan embung Buluminung pun menjadi salah satu opsi yang patut diperhitungkan. Namun, keputusan akhir tetap membutuhkan kajian menyeluruh agar solusi yang dipilih tidak sekadar menambah sumber air, melainkan benar-benar mampu menjamin ketersediaan air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat PPU. (Advertorial)
DPRD PPU Desak Solusi Air Bersih tak Setengah Matang, Embung Buluminung Masuk Radar
