MATANGKAN – Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor. DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah kabupaten mematangkan strategi pemanfaatan skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).(HO)
TITIKNOL.ID,PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah kabupaten mematangkan strategi pemanfaatan skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Opsi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal, terutama akibat persoalan kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengungkapkan bahwa rencana pembiayaan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Sejauh ini, belum ada pola atau mekanisme yang dipastikan untuk menjalankan skema tersebut.
“Polanya sih masih diskusi,” ungkap Syahrudin kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, pembahasan mengenai alternatif pembiayaan ini perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret pemerintah daerah.
Terlebih, persoalan kurang salur DBH membutuhkan strategi agar dapat dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan.
Syahrudin menyebut tindak lanjut rencana tersebut kini berada pada pemerintah kabupaten, khususnya kepala daerah yang perlu mengawal proses pembahasannya.
“Saya kira itu program, tinggal Bupati ini yang sedang menindaklanjuti,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Penjajakan pembiayaan melalui PT SMI sebelumnya telah disampaikan Pemkab PPU sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan kurang salur DBH tahun anggaran 2023–2024. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp320 miliar.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari Kementerian Keuangan.
Aturan tersebut menjadi dasar untuk memastikan mekanisme dan persyaratan pembiayaan yang dapat ditempuh.
Adapun sejumlah sektor yang masuk dalam pembahasan awal meliputi peningkatan infrastruktur jalan, konektivitas antarwilayah, serta penyediaan air bersih.
Ketiganya menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan pelayanan masyarakat.
Syahrudin menilai, peluang pembiayaan tersebut harus disikapi dengan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu menentukan strategi yang tepat agar skema yang dijajaki benar-benar bisa memberikan manfaat bagi pembangunan PPU.
“Yang penting kita strategi,” katanya.
Meski demikian, rencana pembiayaan melalui PT SMI belum dapat dipastikan terealisasi.
Selain menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat, Pemkab PPU juga perlu memastikan kesiapan program serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
DPRD berharap upaya tersebut tidak sekadar menjadi wacana, melainkan dapat menghasilkan solusi pembiayaan yang terukur. Dengan demikian, keterbatasan fiskal dan persoalan kurang salur DBH tidak terus menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten PPU. (Advertorial)
