TITIKNOL.ID, PENAJAM – Rencana pemanfaatan kolam bekas tambang atau void di kawasan Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai sumber air baku mendapat sorotan dari DPRD setempat. Pemerintah diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum memastikan kualitas dan keamanan air melalui pengujian laboratorium.
Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Haryono, secara tegas menyatakan keberatan jika air dari lubang bekas tambang tersebut langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kawasan pascatambang memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda dengan sumber air alami.
Kondisi tersebut membuat kualitas air perlu diperiksa secara menyeluruh, terutama terkait tingkat keasaman, kandungan besi (Fe), serta kemungkinan adanya unsur lain yang berpotensi memengaruhi kelayakan air.
”Ya, saya sebagai anggota dewan, fungsi pengawasan, tidak sepakat kalau pascatambang itu digunakan untuk air bersih,” kata Haryono, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, pemanfaatan void Buluminung hanya dapat dipertimbangkan apabila pemerintah telah memiliki hasil analisis ilmiah yang membuktikan air tersebut memenuhi standar keamanan.
”Kalaupun mau digunakan, ada analisa, ada lab, bahwasanya air itu memang layak untuk dipakai atau dipergunakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Haryono mengingatkan, kejernihan air secara kasatmata tidak bisa menjadi patokan untuk menentukan kualitasnya. Sebab, air yang terlihat bersih belum tentu bebas dari kandungan zat yang berisiko bagi kesehatan.
”Pasca tambang itu pasti tingkat asamnya tinggi. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan teman-teman instansi teknis,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU mengambil sampel air dari kawasan tersebut untuk selanjutnya diuji di laboratorium.
Hasil pemeriksaan harus menjadi landasan utama sebelum pemerintah memutuskan apakah void tersebut layak dikembangkan sebagai sumber air baku.
Haryono Usulkan Pilot Project Sebelum Menyasar Masyarakat
Selain persoalan kualitas air, Haryono juga menyoroti aspek keamanan dalam penerapan teknologi pengolahan air bekas tambang.
Jika pemerintah tetap ingin mengembangkan pemanfaatan void, ia menyarankan agar penerapannya dimulai melalui proyek percontohan atau pilot project.
Tahap awal tersebut sebaiknya melibatkan petugas teknis yang bertanggung jawab terhadap proses pengolahan dan pengujian.
Dengan skema itu, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas teknologi sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya persoalan sebelum air didistribusikan kepada masyarakat.
”Kalau bisa jangan nanti diberikan kepada masyarakat dulu. Pilot project-nya kepada petugas yang melaksanakan itu. Sehingga kalau terjadi apa-apa, hal-hal yang tidak diinginkan, tidak berdampak kepada masyarakat,” tegasnya.
Bagi Haryono, ketersediaan sumber air memang penting, tetapi keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah tidak boleh mengambil risiko dengan menjadikan warga sebagai penerima manfaat pertama dari teknologi yang belum teruji secara menyeluruh.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terpaku pada void Buluminung.
Sejumlah alternatif sumber air lainnya dinilai masih bisa dikaji sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan air baku di PPU.
”Kalau bisa, kan banyak alternatif lainnya,” pungkasnya. (Advertorial)
DPRD PPU Soroti Rencana Pemanfaatan Void Buluminung, Haryono Minta Uji Laboratorium Sebelum Digunakan
