TITIKNOL.ID, PENAJAM – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, merespons aspirasi Tim Perjuangan Pemekaran yang menginginkan adanya pengakuan resmi dari pemerintah daerah atas kontribusi mereka dalam pembentukan kabupaten.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerbitan peraturan daerah (perda) sebagai bentuk legitimasi terhadap perjuangan tersebut.
Raup mengatakan, aspirasi itu disampaikan perwakilan tim saat bersilaturahmi dengan DPRD PPU.
Dalam pertemuan tersebut, mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap sejarah perjuangan pembentukan PPU, termasuk kemungkinan penyediaan sekretariat dan bentuk penghargaan lainnya.
Meski menyambut positif aspirasi tersebut, Raup menegaskan pembentukan perda tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui kajian dan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
”Memang ada keinginan untuk dibuatkan semacam perda. Tapi kita kan tidak bisa juga langsung membuatkan perda begitu saja, baik itu usulan DPR maupun pemerintah. Kita lihat dulu ini masuknya ke mana,” kata Raup, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, Tim Perjuangan Pemekaran merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam proses pembentukan Kabupaten PPU.
Perjuangan tersebut berawal dari keinginan masyarakat Penajam dan wilayah sekitarnya untuk memisahkan diri dari Kabupaten Pasir, yang kini bernama Kabupaten Paser, dan membentuk daerah otonom sendiri.
Kelompok tersebut beranggotakan 53 orang dengan Harimuddin Rasyid sebagai ketua tim.
Perjuangan mereka kemudian bermuara pada lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentukan Kabupaten PPU.
”Awalnya itu kan dari kelompok masyarakat memperjuangkan, karena Penajam Paser Utara itu memang diperjuangkan sehingga melahirkan undang-undang tahun 2002,” terang politisi Gerindra ini.
Menurut Raup, aspirasi pengakuan tersebut berkaitan dengan keinginan para anggota tim agar kontribusi mereka dalam sejarah pembentukan daerah mendapat penghargaan dari pemerintah.
”Ini kan sebuah lembaga atau organisasi yang sama dengan organisasi yang lain. Dia punya badan hukum, tetapi lebih kepada perjuangannya. Nah, ini minta, ya mungkin penghargaanlah,” jelasnya.
Raup menyebut DPRD telah memberikan sejumlah masukan kepada perwakilan tim.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga memahami bahwa aspirasi tersebut membutuhkan proses pembahasan sebelum dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Ia memastikan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai bentuk regulasi, penyediaan fasilitas, maupun kemungkinan dukungan anggaran bagi Tim Perjuangan Pemekaran.
Seluruh usulan masih perlu dikaji, baik dari sisi hukum maupun kebutuhan sosial, agar bentuk pengakuan yang diberikan nantinya memiliki dasar yang jelas.
Diketahui, Kabupaten PPU resmi terbentuk pada 10 April 2002. Lebih dari dua dekade berlalu, daerah ini terus berkembang dan kini menjadi salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). (Advertorial)
Ketua DPRD PPU Raup Muin Respons Aspirasi 53 Pejuang Pemekaran, Perda Masih Dikaji
