Penajam

Nasib Pemekaran Desa di PPU Menanti Perbup, DPRD Berharap Terbit Akhir Tahun

18
×

Nasib Pemekaran Desa di PPU Menanti Perbup, DPRD Berharap Terbit Akhir Tahun

Sebarkan artikel ini

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong percepatan pemekaran wilayah, baik desa, kelurahan maupun kecamatan

PEMEKARAN –  Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah, terutama dalam pembahasan penyusunan regulasi terkait pemekaran wilayah (HO)

TITIKNOL.ID,PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong percepatan pemekaran wilayah, baik desa, kelurahan maupun kecamatan.

Saat ini, proses tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan pelaksanaan pemekaran.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah, terutama dalam pembahasan penyusunan regulasi terkait pemekaran wilayah.

Menurutnya, Komisi I berkomitmen mengawal proses pemekaran agar dapat segera direalisasikan.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian Perbup yang menjadi dasar kebijakan.

“Terkait dengan pemekaran desa, Komisi I selalu berkomitmen untuk percepatan pemekaran desa, kelurahan, dan kecamatan. Sampai sekarang kami masih intens dengan pemerintah daerah terkait penyusunan Perbup-nya,” ujar Abdul Rahman Wahid dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia berharap regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara pada akhir tahun ini.

Menurut Wahid, keberadaan Perbup menjadi tahapan penting yang saat ini masih ditunggu agar proses pemekaran desa dan kecamatan dapat berlanjut ke tahap berikutnya.

“Mudah-mudahan di akhir tahun ini Perbup terkait pemekaran desa dan kecamatan bisa diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara,” harapnya.

Ia menegaskan, DPRD melalui Komisi I akan terus mengawal komunikasi dengan pemerintah daerah agar proses penyusunan regulasi tersebut tidak berlarut-larut.

Dengan terbitnya Perbup, diharapkan upaya pemekaran wilayah di Kabupaten PPU dapat memperoleh kepastian regulasi sehingga proses selanjutnya bisa segera ditindaklanjuti. (Advertorial)