TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, skala prioritas, serta manfaat yang dihasilkan.
Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah desa dituntut lebih cermat dan bijaksana dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Mudyat Noor saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU di Ballroom Mahakam Swiss-Belhotel Balikpapan, Jumat malam (13/11/2026).
Menurut Mudyat, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah desa untuk memanfaatkan anggaran secara lebih cerdas, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat maksimal.
”Jangan sampai kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa hanya karena kegiatan tersebut sudah biasa dilakukan setiap tahun, tanpa melihat apakah kegiatan itu benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan, setiap pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan nyata, skala prioritas, tingkat urgensi, serta dampak yang akan dihasilkan. Pemerintah desa juga diminta menghindari pengadaan barang yang kurang mendesak, kegiatan yang tidak memberikan manfaat signifikan, maupun belanja yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Mudyat menambahkan, desa memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program harus direncanakan secara matang, tepat sasaran, serta mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga.
Ia juga mengingatkan agar kepala desa tidak terjebak pada pola pikir bahwa keberhasilan pemerintahan desa diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang dihabiskan.
”Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mudyat berharap seluruh desa di Kabupaten PPU dapat mengembangkan potensi dan keunggulan masing-masing sesuai karakteristik wilayahnya. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kerajinan khas desa.
Menurutnya, pengembangan potensi lokal perlu diarahkan untuk menciptakan sumber ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat sumber pendapatan desa.
”Saya berharap seluruh kepala desa dapat bekerja sama dan mulai mengembangkan keunggulan masing-masing desa. Misalnya, ada desa yang unggul di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kerajinan khas desa. Potensi ini harus dikembangkan sehingga bisa menjadi sumber ekonomi dan pendapatan bagi desa,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mudyat juga meminta para camat dan perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pemerintah desa. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia berharap melalui kegiatan Bimtek tersebut, kapasitas aparatur desa semakin meningkat, khususnya dalam memahami regulasi dan menerapkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Pemerintah Kabupaten PPU turut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan seluruh 88 peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimtek tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala DPMD PPU Tita Deritayati, Asisten I Setkab PPU Nicko Herlambang, Kepala Bapenda Tur Wahyu, Kepala Inspektorat Budi Santoso, Plt. Kepala Bappelitbang Ade Embong, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten PPU. (Humas/Adv/KominfoPPU)
Ingatkan Kades PPU, Bupati Mudyat Noor: Pengadaan Desa Harus Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat
