PenajamTitiknolKaltim

Soal Pengelolaan TJSL, Ketua Komisi I DPRD PPU: Pengusaha Jangan Jalan Sendiri!

126
×

Soal Pengelolaan TJSL, Ketua Komisi I DPRD PPU: Pengusaha Jangan Jalan Sendiri!

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menilai bahwa pelibatan unsur legislatif dan perwakilan masyarakat dalam Forum TJSL sangat krusial agar pengelolaan dana perusahaan dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan sorotan tajam terhadap pembentukan serta mekanisme kerja Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan di wilayah PPU.
‎
‎Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menilai bahwa pelibatan unsur legislatif dan perwakilan masyarakat dalam Forum TJSL sangat krusial agar pengelolaan dana perusahaan dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
‎
‎”Kenapa kami mendorong kepala daerah menjadi ketua forum? Itu lebih efektif memanggil pihak-pihak pengusaha sebagai anggota forum TJSL. Tapi kalau kemudian sesama pengusaha, memanggil sesama pengusaha, enak aja, siapa lo?” ujar Ishaq Rahman.
‎
‎Menurut politisi PDI Perjuangan dari Dapil Waru-Babulu ini, kehadiran forum tersebut harus melibatkan tiga unsur utama, yakni pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan masyarakat.
‎
‎Hal ini dinilai penting untuk melakukan kontrol bersama sehingga program yang dirumuskan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat sekitar perusahaan.

Ishaq menyoroti langkah pembentukan forum yang dinilai berjalan sepihak tanpa melibatkan lembaga DPRD sejak awal perencanaan program kerja.
‎
‎Ia membandingkan efektivitas Forum TJSL di PPU dengan daerah lain di Kalimantan Timur seperti Kutai Kartanegara dan Kota Bontang yang dinilai sudah lebih terstruktur dan transparan.
‎
‎Selain itu, ia juga meluruskan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat terkait pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau TJSL.
‎
‎Muncul spekulasi di publik bahwa dana tersebut dikelola secara terpusat oleh bupati dan peruntukannya dikhawatirkan hanya berputar di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
‎
‎Ishaq menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak beralasan jika pelibatan unsur masyarakat dan DPRD diterapkan secara konsisten.
‎
‎”Karena yang kami dorong itu terbentuknya itu dengan melibatkan DPRD, melibatkan perwakilan masyarakat. Jadi kontrol bersama, gitu loh. Tiga unsur ini harus ada di dalamnya, tidak boleh berdiri sendiri pengusaha, tidak boleh juga pemerintah sendiri,” tegasnya.

Baca Juga:   Dana Rp2 Miliar Diguyur untuk BPN Fest 2025, Band Dewa 19 jadi Bintang Utama

Dalam kesempatan yang sama, Komisi I DPRD PPU mendorong agar program TJSL disinkronkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten.
‎
‎Langkah ini dinilai penting agar kegiatan yang dibiayai melalui dana TJSL perusahaan tidak berbenturan dengan program pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di tengah kebijakan fiskal daerah saat ini. 
‎
‎”Sehingga apa yang dilaksanakan di forum TJSL itu tidak berbenturan dengan yang dilaksanakan di pemerintah,” pungkasnya. (Advertorial)