PenajamTitiknolKaltim

Pemkab dan DPRD PPU Sepakati KUA-PPAS 2027, Pendapatan Ditargetkan Rp1,533 Triliun

147
×

Pemkab dan DPRD PPU Sepakati KUA-PPAS 2027, Pendapatan Ditargetkan Rp1,533 Triliun

Sebarkan artikel ini
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
‎
‎Kesepakatan tersebut menjadi landasan awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta prioritas pengalokasian anggaran daerah pada tahun mendatang.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota bersama dalam Rapat Paripurna DPRD PPU di Ruang Rapat Lantai III Kantor DPRD PPU, Jumat (20/11/2026).
‎
‎Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati PPU Mudyat Noor, Ketua DPRD PPU Raup Muin, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebanyak 24 anggota DPRD tercatat mengikuti jalannya rapat.
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan tahapan pembahasan KUA-PPAS 2027 hingga penandatanganan nota kesepakatan bersama.
‎
‎Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten PPU.
‎
‎“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah bersama-sama menyukseskan proses pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 hingga penandatanganan nota kesepakatan bersama,” ucapnya.
‎
‎Mudyat menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Sinergi tersebut diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pembangunan.
‎
‎Ia menjelaskan, KUA-PPAS 2027 merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
‎
‎Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan akuntabel, mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Mudyat juga menyoroti adanya penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam surat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tertanggal 29 September 2026 Nomor S-95/PK/2026 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.
‎
‎Penyesuaian Dana Transfer Umum (DTU) tersebut berdampak terhadap kebutuhan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang sebelumnya telah dituangkan dalam rancangan KUA-PPAS masing-masing perangkat daerah.
‎
‎Menurut Mudyat, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja, mengingat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar.
‎
‎“Belanja daerah harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan investasi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan iklim investasi, dunia usaha, dan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
‎
‎Ia berharap berbagai kebijakan tersebut dapat memperkuat kesiapan Kabupaten PPU dalam menyongsong perannya sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
‎
‎Berdasarkan rancangan KUA-PPAS 2027, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,533 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,713 triliun.
‎
‎Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
‎
‎Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp380 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto diproyeksikan mencapai Rp180 miliar.
‎
‎Komposisi tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp180 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto, sehingga struktur rancangan APBD 2027 berada dalam posisi berimbang.
‎
‎Di akhir sambutannya, Mudyat berharap pembahasan lanjutan KUA-PPAS dapat terus berlangsung dalam suasana kebersamaan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
‎
‎Ia juga mengajak seluruh pihak memastikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan fiskal daerah.
‎
‎Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut menjadi tahapan penting sebelum memasuki pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Melalui kesepakatan ini, Pemkab dan DPRD PPU diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Humas/Adv/KominfoPPU)