Penajam

Thohiron Sebut Sekolah Rakyat di PPU Lebih Cocok Mengadopsi Konsep Boarding School

375
×

Thohiron Sebut Sekolah Rakyat di PPU Lebih Cocok Mengadopsi Konsep Boarding School

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi II DPRD PPU Thohiron

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron mengungkapkan rencana pembentukan Sekolah Rakyat (SR) oleh pemerintah pusat yang ditempatkan di wilayah PPU alangkah baiknya mengadopsi konsep boarding school.

Boarding school atau sekolah asrama, bahwa anak-anak tak hanya belajar di sekolah tersebut tetapi juga bertempat tinggal di sekolah itu.

Ini juga merujuk pada tingkat kenyamanan masyarakat yang telah lama tertanam untuk menyekolahkan anaknya di pesantren.

“Kalau mau jujur sebenarnya pola pendidikan yang paling cocok di Indonesia ya pola pesantren. Saya katakan demikian, karena banyaknya pesantren di Indonesia ini walaupun sumber anggarannya minim tapi dia masih bisa survive,” kata Thohiron, Selasa (22/4/2025)

Ia menambahkan konsep boarding school menarik diterapkan karena anak-anak akan lebih fokus belajar.

“Mestinya kalo pemerintah mengadopsi itu, itu lebih bagus. Tinggal sumber daya manusianya (SDM) yang dikuatkan,” ujarnya.

Thohiron menambahkan, sekolah rakyat juga mestinya tak hanya memberi pelajaran akademik, namun juga non akademik.

“Tidak sekadar akademik tapi juga yang lain, karena kalau anak cuma diajari akademik tentu jenuh juga,” kata dia.

Lebih lanjut, Thohiron mengatakan menjadi PR bagimana pemerinta membuat miniatur sekolah rakyat itu dalam skala kecil.

“Kalau itu dilakukan, saya kira bagus-bagus saja. Tapi kalau yang dilakukan sekolah rakyat ini sama dengan sd-sd yang ada, ya tidak menjawab problem pendidikan di Indonesia,” imbuhnya.

Thohiron juga menyebut program yang diusung pemerintah pusat bisa menjadi program unggulan, tergantung pada apa yang menjadi produk unggulannya.

“Terkait rekruitmen itu seperti apa. Hubungannya dengan dinas pendidikan seperti apa, apakah di bawah kementrian sosial. Ini belum jelas karena juknisnya belum ada,” pungkasnya.

Baca Juga:   Kasus DBD di PPU Meningkat, Anggota DPRD Minta Tingkatkan Kebersihan Lingkungan

(Advertorial/TN01)