TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menggelar konferensi pers di Ruang Anjungan Karamumus Balai Kota, Senin (5/5/2025), terkait polemik kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang diduga dioplos dan menyebabkan kerusakan pada kendaraan warga.
Dalam pernyataannya, Wali Kota mengungkap hasil kajian ilmiah yang dilakukan secara independen bersama tim akademisi dari Politeknik Negeri Samarinda.
Kajian tersebut menunjukkan bahwa kualitas Pertamax yang dijual di sejumlah SPBU di Samarinda berada di bawah standar nasional.
“Tiga sampel BBM Pertamax diambil langsung dari kendaraan yang terdampak. Hasil pengujian menunjukkan angka Research Octane Number (RON) masing-masing hanya 86, 89,6, dan 91,6. Padahal standar Pertamax seharusnya minimal RON 92,” ujar Andi Harun.
Ia menegaskan bahwa kajian ini tidak dimaksudkan untuk menunjuk pihak tertentu sebagai pelaku atau menyalahkan lembaga tertentu.
Namun, hasil kajian ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada warganya.
“Kami hanya menyampaikan data ilmiah kepada publik dan akan meneruskannya kepada aparat penegak hukum. Penanganan dan penyelidikan lebih lanjut adalah ranah mereka,” tegasnya.
Andi Harun juga menyampaikan bahwa proses kajian ini dilakukan secara hati-hati dan objektif, dengan pendekatan akademik yang kuat agar tidak menimbulkan bias atau kesimpulan prematur.
“Kami menyadari, ada perbedaan dengan pernyataan kami sebelumnya. Tapi semua ini disampaikan berdasarkan hasil kajian yang valid secara akademik dan teknis,” tambahnya.
Wali Kota juga menyampaikan permohonan maaf jika terdapat ketidaknyamanan di tengah masyarakat akibat polemik ini.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak akan tinggal diam dalam menyikapi keresahan publik.
Sebelumnya, banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan kerusakan mesin sepeda motor dan mobil usai mengisi BBM jenis Pertamax di beberapa SPBU. Gejala umum yang dikeluhkan adalah mesin brebet hingga mogok.
Dengan adanya bukti ilmiah ini, Wali Kota berharap agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan tersebut dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan energi di Samarinda. (Adv/Ink)
