TITIKNOL.ID – Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan publik.
Proyek ambisius yang digagas Presiden Joko Widodo itu kini dinilai berpotensi mangkrak, memunculkan wacana agar IKN diturunkan statusnya menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Wacana ini salah satunya datang dari Partai NasDem. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan bahwa menjadikan IKN sebagai ibu kota provinsi bisa menjadi opsi realistis apabila pembangunan sebagai ibu kota negara pengganti Jakarta belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan kondisi anggaran negara dan dinamika politik nasional saat ini.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan moratorium sementara pembangunan IKN sembari menyesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional yang mendesak.
Kondisi ini juga tercermin dari keputusan pemerintah untuk kembali menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Jakarta, bukan di IKN sebagaimana tahun sebelumnya. Diketahui, HUT ke-79 RI pada 2024 lalu digelar secara meriah di IKN.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyampaikan bahwa konsentrasi pemerintah saat ini adalah menyelesaikan pembangunan IKN terlebih dahulu.
“Ya di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, kan. Jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).
Sementara itu, analis ekonomi-politik dan kebijakan publik FISIP UI, Andrinof Chaniago, menyebut Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN.
Hanya saja, ia menilai Prabowo memilih pendekatan yang lebih realistis ketimbang ambisius seperti pendahulunya.
Menurut Andrinof, keputusan Prabowo untuk menggelar HUT RI di Jakarta bukan karena menolak IKN, melainkan karena memahami bahwa proyek tersebut belum rampung dan belum layak dijadikan pusat upacara nasional.
”Faktanya, Presiden Prabowo yang memerintahkan pembangunan IKN tetap dilanjutkan. Hanya saja, beliau tidak ingin terlalu ambisius soal kecepatan penyelesaian,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/7/2025).
Ia menambahkan, tidak ada urgensi politis maupun simbolis bagi Prabowo untuk memaksakan pelaksanaan HUT ke-80 RI di kawasan IKN.
Yang lebih penting saat ini adalah memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan tidak membebani fiskal negara.
”Jika IKN nanti benar-benar sudah berfungsi sebagai ibu kota negara, saya yakin Presiden Prabowo akan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat upacara kenegaraan seperti HUT RI,” pungkasnya.
Wacana perubahan status IKN dan pendekatan yang diambil Prabowo menjadi bagian dari evaluasi kritis terhadap arah pembangunan nasional ke depan.
Pemerintah pun didorong untuk bersikap jujur dan terbuka terhadap kondisi riil di lapangan agar proyek IKN tidak menjadi beban jangka panjang. (*/)
Dikhawatirkan Mangkrak! NasDem Usul IKN Jadi Ibu Kota Kaltim, Prabowo Dinilai Lebih Realistis
