TITIKNOL.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membantah anggapan bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur berada dalam kondisi mangkrak.
Otorita menegaskan proses pembangunan terus berjalan dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, saat berdialog dengan puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Timur, di antaranya Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dan Politeknik Negeri Samarinda.
“Tidak benar kalau ada yang bilang IKN mangkrak dan hari ini saya juga tegaskan bahwa tidak benar kalau IKN merusak hutan,” kata Troy dalam keterangan resminya.
Menurut Troy, pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan konsep kota hijau dan berkelanjutan.
Salah satunya melalui gerakan penanaman pohon yang rutin dilakukan oleh jajaran Otorita IKN.
Ia menjelaskan, kebijakan yang diinisiasi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mendorong seluruh insan Otorita untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan melalui kegiatan penghijauan.
“Baru-baru ini kami melaksanakan penanaman pohon, termasuk pohon endemik Kalimantan. Selain itu, bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga didukung pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN dengan kapasitas sekitar 50 megawatt,” ujarnya.
Di sisi investasi, Troy mengungkapkan pembangunan IKN telah berhasil menarik investasi sebesar Rp72,39 triliun.
Nilai tersebut terdiri dari investasi swasta murni sebesar Rp60,29 triliun dan pembangunan fasilitas publik serta penugasan kementerian/lembaga senilai Rp12,10 triliun.
Hingga saat ini, terdapat 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan 65 pelaku usaha pada skema investasi swasta murni, serta 15 penugasan kepada kementerian dan lembaga pemerintah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 PKS berasal dari investor asing yang melibatkan delapan perusahaan dari enam negara, yakni Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura. Sementara 64 PKS lainnya berasal dari pelaku usaha nasional.
Investasi tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari hunian, infrastruktur, energi, akomodasi, pusat olahraga, hingga fasilitas komersial yang mendukung perkembangan kawasan Nusantara.
Troy juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait status ibu kota negara tidak membatalkan posisi IKN sebagai calon ibu kota negara.
Menurutnya, perpindahan ibu kota tetap mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang-undang melalui Keputusan Presiden.
“Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun,” tegasnya.
Ia menambahkan pembangunan Nusantara saat ini berjalan melalui tiga skema pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.
“Semuanya bergulir pada saat ini. Artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Troy menjelaskan bahwa IKN dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan berbagai wilayah di Kalimantan Timur.
Konsep tersebut diwujudkan melalui pengembangan Superhub Ekonomi Nusantara yang menghubungkan berbagai klaster strategis, mulai dari pusat pemerintahan, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.
“Arah pengembangan ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*/)
