TITIKNOL.ID – Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda diacungi jempol oleh Komisi III DPRD Samarinda.
Pasalnya, hingga triwulan kedua 2025, BPBD berhasil mencatatkan serapan anggaran mencapai 67 persen. Ini menjadi catatan positif, mengingat BPBD dinilai tetap optimal menjalankan fungsinya, meski dengan anggaran yang terbatas.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menjelaskan bahwa dari total anggaran BPBD yang sekitar Rp 14 miliar, hampir 50 persennya terserap untuk belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai.
“Sisanya, sekitar Rp 6 miliar, difokuskan untuk berbagai kegiatan penanganan bencana. Mulai dari penyuluhan, penanggulangan saat kejadian, hingga program pasca bencana,” terang Deni, Selasa (22/7/2025).
Deni menegaskan, dengan anggaran minimalis tapi BPBD mampu bekerja optimal dalam rangka untuk melakukan kesiapsiagaan dan melakukan penanggulangan bencana di Kota Samarinda.
Ia menambahkan, perencanaan anggaran ke depan harus disusun lebih komprehensif. Pasalnya, Kota Samarinda dikenal rentan terhadap berbagai bencana, terutama banjir dan tanah longsor.
Peristiwa banjir besar yang melanda dua kali pada Mei lalu menjadi pelajaran berharga untuk membangun kesiapan yang lebih matang.
“Kita ingin mereka betul-betul menyiapkan anggaran itu dengan komprehensif,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti langkah positif BPBD yang mulai aktif turun ke tingkat kecamatan untuk memperkuat kesiapsiagaan lokal. Upaya ini dinilai krusial untuk memastikan respons cepat dan tepat saat bencana melanda.
“BPBD lebih banyak turun ke kecamatan dalam rangka untuk penyiapan bencana. Karena Samarinda ini tidak lepas dari bahaya longsor dan banjir. Dua ini yang selalu mengintai masyarakat,” lanjut Deni.
Sebagai bentuk dukungan penuh, DPRD berharap rencana pengadaan dua unit ekskavator untuk kebutuhan penanganan longsor bisa segera terealisasi pada tahun ini. Ini diharapkan dapat semakin memperkuat kapasitas BPBD dalam menanggulangi dampak bencana di Samarinda. (*/red/adv)
