TITIKNOL.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah mengevaluasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi beban berat bagi rakyat, terutama dari sisi biaya transportasi dan akomodasi.
Menurutnya, Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini setiap harinya dikunjungi sekitar 10 juta orang. Dari jumlah tersebut, 3,5 juta di antaranya berasal dari wilayah Jabodetabek, sementara sisanya dari berbagai daerah di Pulau Jawa.
Mereka dapat mengakses pusat pemerintahan dengan mudah melalui berbagai moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, becak, kuda, motor, mobil, hingga kereta api.
BHS memperingatkan, jika pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan, masyarakat yang berkepentingan ke IKN, termasuk perusahaan besar, BUMN, dan anggota DPR, akan terpaksa menggunakan transportasi udara atau laut.
“Jika diasumsikan ada 2 juta orang yang berkepentingan langsung ke IKN dan harga tiket pesawat Rp1,5 juta, maka biaya transportasi bisa mencapai Rp3 triliun per hari. Pulang-pergi menjadi Rp6 triliun per hari, ditambah akomodasi Rp2 triliun per hari. Totalnya Rp8 triliun per hari atau Rp2.920 triliun per tahun,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (10/8/2025).
Selain persoalan biaya, BHS juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara.
Saat ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang.
Dengan empat kali penerbangan pulang-pergi per hari, total daya tampung hanya 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah kebutuhan 2 juta penumpang.
Kapasitas Bandara Sultan Aji di Balikpapan pun dinilai terbatas, hanya mampu menampung sekitar 30 pesawat atau 45 ribu penumpang per hari.
Sementara bandara IKN sendiri, menurutnya, hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari.
Ia juga menyebut transportasi laut tidak bisa menjadi solusi utama karena membutuhkan waktu berhari-hari untuk sekali perjalanan.
Kondisi ini dinilai akan menyulitkan mobilitas masyarakat dari wilayah lain seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang ingin menuju IKN.
“Belum lagi wilayah-wilayah tersebut mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa? Ini harus dikaji mendalam,” tegas anggota Dewan Pakar Partai Gerindra itu.
BHS menegaskan, kebijakan pemindahan IKN harus benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat.
“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik, agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” tutupnya. (*/)
