TITIKNOL.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif tetap menjadi prioritas meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Hal tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian kedua kawasan tersebut pada 2027 hingga 2028.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi, sehingga tetap berjalan,” ujar Basuki, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, proyek ini mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara beserta infrastruktur pendukung, termasuk jaringan jalan kawasan.
Untuk kawasan legislatif, akan dibangun lima gedung utama, di antaranya Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR, dengan Gedung Paripurna berkapasitas hingga 1.579 orang.
Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden sebelum masuk tahap konstruksi lanjutan.
Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan guna mendukung konektivitas antarbangunan di kawasan tersebut.
Sementara untuk kawasan yudikatif, pembangunan dibagi dalam dua paket, meliputi Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Basuki juga menambahkan, penguatan infrastruktur air terus dilakukan melalui pembangunan embung, kolam retensi, serta jaringan perpipaan terintegrasi guna mendukung kawasan inti pusat pemerintahan IKN. (*/)
Basuki Pastikan Proyek Legislatif dan Yudikatif IKN Tetap Jalan, Target Rampung 2027–2028
