Nasional

‎Blak-blakan Presiden Prabowo Akui Malu atas Kasus Korupsi Wamenaker Noel

175
×

‎Blak-blakan Presiden Prabowo Akui Malu atas Kasus Korupsi Wamenaker Noel

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto usai bertemu Presiden Jokowi. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

TITIKNOL.ID – Presiden Prabowo Subianto mengaku malu atas kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menanggapi penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‎Wamenaker yang akrab disapa Noel diduga terlibat pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus tersebut menambah catatan hitam korupsi di lingkaran pemerintahan.

‎Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyesalkan perbuatan Noel. Ia menegaskan, kader partai seharusnya melalui proses pendidikan politik dan kaderisasi secara utuh.

‎“Kalau kader itu ikut pendidikan, yang tadi Ottoman itu dia harus belajar. Aduh dia tidak keburu ikut kaderisasi, tetapi tetap saya agak malu,” kata Presiden Prabowo saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

‎Prabowo menekankan, sejak awal ia berulang kali mengingatkan jajarannya agar menjauhi praktik korupsi.

Menurutnya, tindakan tercela tersebut tidak hanya mencoreng nama pemerintahan, tetapi juga memberi beban moral yang berat kepada keluarga pelaku.

‎“Saudara-saudara sudah dengar saya pidato beberapa kali, terus saya ingatkan, semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan, dan kau akan dibersihkan pasti,” tegas Prabowo.

‎Ia bahkan menyinggung dampak sosial yang ditanggung keluarga seorang pejabat bila tertangkap kasus korupsi.

Menurutnya, kondisi itu seharusnya menjadi renungan bagi setiap pejabat negara.

‎“Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye apa tidak ingat anak dan istrinya?” ujar Prabowo di hadapan peserta acara.

‎Prabowo menegaskan, pemerintahannya tidak akan menoleransi praktik korupsi.

Ia berharap seluruh pejabat publik menjaga integritas demi kepercayaan rakyat dan keberlangsungan pembangunan. (*/)