TITIKNOL.ID, PENAJAM – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
APBD PPU 2025 tercatat hanya Rp2,6 triliun, sebelum dilakukan efisiensi sebesar Rp200 miliar. Angka itu menjadikan PPU sebagai daerah dengan APBD terkecil ketiga di Kalimantan Timur.
Raup menyebut, tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut kembali terpangkas pada APBD-Perubahan.
“APBD PPU kecil, ketiga se-Kaltim. Bahkan bisa saja tahun ini turun lagi, biasanya terlihat saat September atau Oktober,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
Ia menambahkan, proyeksi APBD tahun 2026 dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) juga diperkirakan lebih rendah.
“Yang diajukan masih di bawah Rp2 triliun,” kata Raup.
Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi daerah. Padahal, pada 2023 APBD PPU masih mencapai Rp3,1 triliun, sebelum merosot ke Rp2,4 triliun pada 2024 akibat kebijakan efisiensi serentak oleh pusat.
Situasi makin tertekan karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat juga belum bisa diandalkan.
“Kemarin kita ke Kementerian Keuangan, dijanjikan sekitar Rp300 miliar akan disalurkan, tapi tidak bisa diharapkan penuh. Sementara perputaran ekonomi di PPU banyak bertumpu pada APBD,” jelasnya.
Raup menilai, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat PPU, dimana pembangunanya bukan hanya terkonsentrasi di kawasan inti pusat pemerintahan.
“Kalau IKN tumbuh, jangan hanya di sana yang sejahtera. PPU juga harus merasakan manfaatnya. Ke depan, PPU perlu punya program dengan ciri khas agar bisa mengangkat APBD kita,” tandasnya.
(TN01)
