TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menyatakan siap menghadapi kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa situasi ini menjadi momentum bagi kota untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Meski pemotongan belum dipastikan, Alwi menyampaikan optimisme bahwa Balikpapan memiliki ketahanan fiskal lebih baik dibandingkan daerah lain, karena ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.
“PAD kita tahun ini ditargetkan Rp1,35 triliun, dan tahun depan naik menjadi Rp1,558 triliun,” kata Alwi, Senin (15/9/2025).
Sebagai perbandingan, Alwi menyebut Kabupaten Berau yang memiliki APBD sekitar Rp6 triliun, namun 90 persen masih bergantung pada dana pusat.
Jika pemangkasan terjadi, daerah dengan ketergantungan tinggi seperti itu akan lebih merasakan dampaknya.
“Kalau ada pemotongan, mereka yang paling terdampak. Balikpapan relatif lebih siap,” katanya.
Program Pro-Rakyat Harus Tetap Jalan
Kendati lebih siap, Alwi mengakui bahwa pemangkasan dana tetap akan memengaruhi program pembangunan di Balikpapan.
Beberapa proyek yang telah direncanakan terpaksa dibatalkan atau ditunda karena keterbatasan anggaran.
Namun, ia menegaskan bahwa program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap dilanjutkan.
“Program seperti seragam sekolah gratis dan BPJS gratis dari Wali Kota itu wajib diteruskan,” tegasnya.
Alwi juga meminta agar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dinaikkan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Saya minta BPPDRD tidak menaikkan PBB dulu. Kita harus lindungi masyarakat dari beban tambahan,” ujarnya.
Menghadapi ancaman pemangkasan dana pusat, DPRD Balikpapan mendorong agar kebijakan anggaran lebih efisien dan berpihak kepada masyarakat.
Fokus utama tetap pada keberlanjutan pembangunan dan perlindungan layanan dasar masyarakat, meskipun dalam tekanan fiskal.
“Langkah efisiensi harus dilakukan, tapi jangan sampai menyentuh kebutuhan pokok masyarakat,” tutup Alwi. (*)
