TITIKNOL.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum memberi kontribusi nyata bagi daerah penyangga, khususnya PPU, meski wilayah itu dikelilingi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Menurutnya, sejak IKN ditetapkan, hingga kini jurang pembangunan malah makin terasa. Disebutkan dana IKN menelan ratusan triliun, namun PPU justru lebih banyak menanggung beban sosial dan infrastruktur.
“Kalau kita lihat KIPP ini kan dikelilingi PPU. Sampai sekarang sumbangsih untuk PPU kecil, malah lebih banyak beban, utamanya sosial dan infrastruktur,” kata Mudyat, belum lama ini.
Mudyat usul agar setiap pembangunan IKN menyisihkan sedikitnya 1 persen anggaran untuk daerah yang terdampak langsung.
Pola tersebut, lanjut dia seperti halnya Corporate Social Responsibility (CSR), dimana sebagian kecil anggaran pembangunan dialokasikan ke wilayah terdampak.
“Seharusnya proyek sebesar IKN memperhitungkan dampak sosial yang mungkin timbul dan menyiapkan dana CSR untuk yang terdampak. Kita lihat dulu mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono yang selalu mengalokasikan dana lingkungan untuk setiap proyek jalan,” jelas Mudyat.
Ia mengibaratkan pembangunan Rp100 triliun untuk IKN, bagian terkecilnya, satu persen dialokasikan untuk bangun daerah sekitar.
“Itu baru cara berpikir yang benar,” tegasnya.
Mudyat menilai, IKN selama ini lebih fokus membangun fasilitas internal ketimbang memperhatikan dampak yang timbul dan dirasakan langsung masyarakat sekitar.
“Aktivitas kontraktor IKN yang menggunakan fasilitas warga di Sepaku, itu meninggalkan kerusakan tanpa ada upaya perbaikan. Alat berat ditaruh di jalan lingkungan warga, bukan di KIPP,” ucapnya.
Masalah baru juga mulai muncul, mempertebal kompleksitas persoalan sosial di daerah.
“Bayangkan, Penajam sebelumnya tidak kenal aplikasi kencan, sekarang ada. Temuan disana, kita juga yang dilimpahkan,” kata dia.
Karena itu, ia menekankan pentingnya tanggung jawab sosial yang bisa menyentuh masyarakat sekitar.
“Kita ini satu kesatuan, jangan hanya bangun fasilitas di kawasan IKN, sementara dampaknya dilempar ke daerah. Harus ada perhatian khusus juga untuk masyarakat PPU,” tandasnya.
(TN01)
