TITIKNOL.ID, KALTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah.
Komitmen itu ditunjukkan melalui dimulainya pemeriksaan terperinci atau audit rinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara yang menyasar dua sektor vital, yakni pertambangan dan ketahanan pangan.
Kegiatan entry meeting audit ini secara resmi digelar pada Senin (20/10/2025) di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si., bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi dan tim auditor BPK Kaltara.
Wagub Ingkong Ala menegaskan bahwa pemeriksaan mendalam terhadap dua isu strategis ini sangat penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi-misi pemerintah provinsi.
“Sektor pertambangan dan ketahanan pangan adalah pilar utama di Kaltara. Pemeriksaan BPK ini memiliki nilai strategis untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Ingkong Ala.
Ketua Tim Pengendali Teknis BPK Kaltara, Kurnia Setiawan Sutarto, menjelaskan bahwa audit akan berlangsung selama 30 hari, mulai 20 Oktober hingga 18 November 2025.
Dua tim khusus diturunkan untuk memeriksa sektor pertambangan dan ketahanan pangan secara mendalam.
Untuk sektor pertambangan, BPK melakukan Audit Kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan tahun anggaran 2023 hingga triwulan III tahun 2025.
Pemeriksaan fisik juga dijadwalkan turun langsung ke wilayah kabupaten, dengan pendampingan dari Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara.
Sementara itu, untuk sektor ketahanan pangan, BPK melaksanakan Audit Kinerja terhadap desain strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan periode 2020 hingga semester I tahun 2025.
Pemeriksaan ini meliputi efektivitas perencanaan, sistem informasi, produksi, cadangan, hingga distribusi pangan.
Rencananya, tim BPK juga akan melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan, termasuk ke kawasan persawahan di Kabupaten Nunukan dan Malinau sekitar tanggal 23 Oktober.
Pemeriksaan ini akan dikoordinasikan bersama Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Provinsi Kaltara.
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan audit, Wagub Ingkong Ala menekankan pentingnya kolaborasi, keterbukaan, dan profesionalisme seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Saya minta seluruh data dan dokumen disiapkan dengan baik. OPD harus menugaskan staf yang benar-benar memahami kondisi lapangan agar tidak terjadi kekeliruan data,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit, termasuk membuka layanan koordinasi di luar jam kerja bila diperlukan.
“Kami siap membantu kapan pun, bahkan di akhir pekan, demi menghasilkan laporan pemeriksaan yang akurat dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Audit rinci ini ditargetkan selesai pada 18 November 2025. Selanjutnya, BPK akan melanjutkan dengan pelaporan hasil pemeriksaan pada minggu ketiga hingga keempat November, diikuti penyusunan rencana aksi dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Provinsi Kaltara pada Desember 2025, setelah agenda HUT Provinsi Kaltara yang jatuh pada 25 Oktober. (*/)
