TITIKNOL.ID, PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahruddin M Noor mengungkapkan keprihatinan atas kondisi keuangan di daerah berjuluk Benuo Taka ini.
Menurutnya, pendapatan daerah dari dana bagi hasil (DBH) khususnya dari sektor perkebunan sawit masih terlalu kecil untuk menunjang program-program di Kabupaten PPU, sementara wilayahnya merupakan daerah penghasil.
“Ini menjadi tanda tanya kita lewat kunjungan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu, sementara mereka menyampaikan secara lisan saat rapat, bahwa DBH itu dibagi secara proporsional,” ujar Syahruddin, Selasa (18/11/2025).
Syahruddin menilai, alokasi DBH sawit harusnya menjanjikan, mengingat luasan lahan dan produksi Crude Palm Oil (CPO) di PPU.
“Kami sampaikan dasarnya membuat formula itu seperti apa, mengapa saat ini nilainya kecil, terbalik dengan daerah yang tidak ada sawitnya, angkanya besar,” jabarnya.
Formula tersebut dianggap kurang realistis. Ia mencontohkan, PPU memiliki luasan lahan, sementara Kota Balikpapan, tanpa lahan pun mereka tetap menerima DBH, karena jalur distribusinya melewati wilayah tersebut.
“Kita yang memiliki lahan pasti merasakan dampaknya secara langsung. Contoh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) itu kan baunya tidak sedap, ada limbahnya. Tetapi kalau daerah pengolah dan daerah yang tidak dilalui tentu tidak terlalu berdampak,” katanya.
Untuk diketahui, DBH sawit pada tahun 2025 kisaran Rp3 miliar, sementara tahun depan nilainya hanya di angka Rp2,3 miliar.
“Jauh nilainya dari luas lahan yang kita punya. Tidak berimbang. Penghasil tetapi sedikit. Ada yang bukan penghasil, tetapi lebih besar. Alasannya karena tetangga,” pungkasnya.
(TN01/Advertorial)
