Sudah setahun berjalan, tapi kenapa puluhan sekolah di pesisir Tarakan belum kebagian Makan Bergizi Gratis? DPRD Tarakan mulai ‘bernyanyi’ soal ketidaksiapan dapur dan validasi data yang masih semrawut. Simak fakta lengkapnya di bawah ini
TITIKNOL.ID, TARAKAN – Meski sudah genap setahun sejak diluncurkan oleh Presiden RI, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan rupanya masih menyisakan raport merah.
Hingga kini, distribusi bantuan pemenuhan gizi tersebut dilaporkan belum menyentuh seluruh sekolah, terutama di wilayah pesisir yang justru sangat membutuhkan.
Berdasarkan data terbaru per Senin (9/2/2026), tercatat masih ada 20 SD dan 10 SMP yang belum terakomodasi dalam program MBG. Mayoritas sekolah yang terabaikan tersebut berlokasi di kawasan pesisir Tarakan Timur dan wilayah Selumit.
Kondisi ini memicu respons keras dari DPRD Tarakan.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan bahwa ketidaksiapan infrastruktur menjadi kendala utama di lapangan.
“Hasil evaluasi sementara, ada sekitar delapan dapur penyedia yang belum siap beroperasi. Hal inilah yang menyebabkan distribusi MBG tersendat di sekolah-sekolah pesisir,” ujar Simon usai melakukan uji petik di SMPN 1 Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (10/2/2026).
Pihak legislatif menyayangkan belum adanya formula konkret dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Dinas Pendidikan untuk mengatasi kebuntuan ini.
Distribusi untuk Siswa Pesisir
Simon menegaskan bahwa MBG adalah hak seluruh warga Tarakan tanpa terkecuali.
Ia menyoroti wilayah seperti:
- Tanjung Pasir;
- Pantai Amal;
- hingga Selumit Pantai
Daerah itu hingga kini status penerimaannya masih simpang siur akibat data yang tidak valid.
Semua harus berkeadilan. Jangan sampai ada sekolah yang belum terima sementara program sudah berjalan setahun.
“Kami meminta data valid dari Disdik dan penjelasan transparan dari Korwil SPPG. Apa masalahnya? Apakah soal modal, lokasi, atau ketersediaan ahli gizi?,” tegasnya.
DPRD Minta Masuk Satgas Monitoring
Selain masalah teknis dapur, kelangkaan ahli gizi di Tarakan juga dituding sebagai salah satu hambatan calon mitra untuk memulai produksi.
Untuk memastikan masalah ini tidak berlarut-larut, DPRD Tarakan mendesak agar dilibatkan langsung dalam pengawasan rutin.
DPRD Tarakan ingin ada keterbukaan informasi. Anggota DPRD harus masuk dalam grup koordinasi atau satgas monitoring agar fungsi pengawasan berjalan maksimal.
“Jangan sampai mitra diam saja kalau memang tidak mampu, sementara anak-anak kita terus menunggu,” pungkas Simon.
(*)
