TITIKNOL.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti dinamika yang terjadi di Kalimantan Timur, menyusul adanya demonstrasi terhadap Gubernur Rudy Mas’ud.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kepemimpinan di daerah tersebut.
“Ya Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik,” ujar Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, Kemendagri telah memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, Kaltim menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam hal pengelolaan anggaran, sehingga diingatkan untuk lebih berhati-hati dan mengedepankan prinsip efisiensi.
“Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi,” tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan, Kemendagri juga telah menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau aktivitas pemerintahan, termasuk komunikasi melalui Ditjen Otonomi Daerah (Otda).
Bima menekankan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak berorientasi pada fasilitas, melainkan pada kinerja dan hasil kerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia pun meminta Gubernur Kaltim untuk meninjau ulang program-program yang tidak menjadi prioritas dan menyesuaikannya dengan arahan efisiensi anggaran.
“Kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Kalau tidak dirasakan oleh warga, tidak usah dilanjutkan lagi,” pungkasnya. (*/)
Kemendagri Soroti Kaltim, Banyak Aduan ke Gubernur Rudy Mas’ud, Itjen Turun Tangan Awasi Anggaran
