TITIKNOL.ID — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan pembangunan Nusantara hingga saat ini masih terus berjalan melalui berbagai skema pendanaan.
Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai isu yang menyebut proyek IKN mengalami stagnasi hingga mangkrak.
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan pembangunan IKN tetap berlangsung melalui tiga skema utama pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
“Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun,” ujar Troy dalam siaran pers yang dikutip Kamis (21/5/2026).
Menurut Troy, pembangunan IKN tidak hanya difokuskan sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia melalui konsep Superhub Ekonomi Nusantara.
Ia menjelaskan, konsep tersebut menghubungkan berbagai klaster strategis guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
“Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia,” katanya.
Troy mengungkapkan, pembangunan IKN kini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga dikembangkan melalui sembilan wilayah perencanaan yang mencakup pusat pemerintahan, kawasan ekonomi dan bisnis, kesehatan, energi baru terbarukan, hiburan, pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.
Pengembangan tersebut sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah daerah penyangga di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan wilayah lainnya.
Selain itu, Otorita IKN juga menyampaikan sejumlah progres pembangunan yang telah berjalan di kawasan Nusantara, mulai dari pembangunan akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.
Menurut Troy, Otorita IKN juga terus berkomitmen memperkuat aspek sosial dan budaya masyarakat melalui pengembangan UMKM, pengelolaan lingkungan, serta berbagai layanan pendukung lainnya.
Terkait putusan terbaru Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Troy menegaskan keputusan tersebut tidak membatalkan status Nusantara sebagai ibu kota negara.
Ia menyebut putusan itu justru memperkuat koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia. (*/)
