TITIKNOL.ID, PENAJAM – Bandar Udara Internasional Nusantara menggelar Airport Security Committee Meeting (Rapat Komite Keamanan Bandara) di Lounge VIP Terminal Bandar Udara Internasional Nusantara, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem keamanan dan koordinasi lintas sektor di kawasan bandara.
Rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh operasional bandar udara berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan keamanan penerbangan sipil.
Selain membahas aspek keamanan, forum juga menjadi wadah koordinasi terkait berbagai isu yang berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan bandara.
Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti pentingnya penyelesaian status pertanahan di wilayah Bandar Udara Internasional Nusantara.
Menurutnya, persoalan lahan menjadi salah satu aspek krusial yang perlu segera dituntaskan.
Ia menilai kepastian status lahan sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional bandar udara sekaligus menjamin keamanan dan pengembangan kawasan di masa mendatang.
Karena itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat mengawal proses penyelesaiannya secara bersama-sama.
“Penyelesaian status lahan di wilayah bandara adalah prioritas yang harus kita kawal bersama. Ini merupakan tanggung jawab kita agar ke depan tidak ada lagi hambatan yang dapat mengganggu operasional maupun aspek keamanan bandar udara,” ujar Tohar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Keamanan Bandar Udara Internasional Nusantara, Wahyu Subagyo, yang mewakili Pelaksana Tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Nusantara, menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan penyelesaian status lahan di kawasan bandara.
Wahyu menjelaskan bahwa proses penyelesaian status lahan hingga saat ini masih berjalan dan menjadi kewenangan instansi terkait, yakni Bank Tanah.
Pihak bandara, kata dia, terus melakukan koordinasi dan memberikan dukungan agar seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pengelola bandara, dan instansi terkait menjadi faktor penting untuk memastikan persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara tuntas tanpa menghambat pengembangan kawasan strategis tersebut.
“Pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah-langkah yang sedang dilakukan. Terkait penyelesaian status lahan, saat ini prosesnya masih berlanjut dan menjadi bagian dari tugas serta kewenangan Bank Tanah,” jelas Wahyu.
Melalui forum Airport Security Committee Meeting ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan penerbangan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan pendukung, termasuk kepastian status lahan, guna mendukung operasional dan pengembangan Bandar Udara Internasional Nusantara sebagai salah satu gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). (*/)
