TitiknolKaltara

Gubernur Kaltara Terima Kunjungan Ditjen Badilmiltun MA, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan

14
×

Gubernur Kaltara Terima Kunjungan Ditjen Badilmiltun MA, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan

Sebarkan artikel ini
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima kunjungan kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung (MA) RI di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/7).

TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima kunjungan kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung (MA) RI di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (22/7/2026).

‎Rombongan Ditjen Badilmiltun dipimpin Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., beserta jajaran.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan lembaga peradilan, khususnya di bidang peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

‎Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara pemerintah daerah dan unsur yudikatif dalam menjaga stabilitas serta memperkuat penegakan hukum di Bumi Benuanta.

‎”Kolaborasi dan koordinasi yang baik antar-instansi sangat penting, terutama di wilayah perbatasan seperti Kaltara, agar pelayanan hukum dan administrasi dapat berjalan secara adil dan optimal bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum,” ujarnya.

‎Menurut Zainal, posisi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang semakin kuat.

Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas di wilayah perbatasan.

‎Ia berharap hubungan kerja sama yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga berbagai tantangan di bidang hukum dan administrasi pemerintahan dapat diselesaikan secara efektif melalui koordinasi yang baik antarinstansi.

‎Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Mahkamah Agung RI semakin erat, sekaligus mampu meningkatkan efektivitas pelayanan hukum tata usaha negara maupun peradilan militer bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. (Advertorial/dkisp)